Setahun Pemerintahan Prabowo, Politikus PDIP Edy Wuryanto Beri Tiga Catatan Soal Program MBG

Ringkasan Berita:

• Pelaksanaan program MBG dinilai belum sepenuhnya aman dan efektif
• Manfaat ekonomi dari program MBG belum dirasakan secara setara
• Keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari jumlah porsi yang dibagikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka akan memasuki usia setahun, setelah keduanya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Selama setahun memimpin Republik Indonesia, sejumlah program sudah dijalankan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Satu di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program tersebut menjadi sorotan belakangan ini karena terjadi sejumlah kasus keracunan makanan.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto memberi sejumlah catatan tentang program MBG.

Baca juga: Apresiasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ketua DPD RI: Satu Tahun yang Impresif!

Komisi IX DPR RI memiliki lingkup tugas dalam bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial.

Ia menilai program MBG harus dikawal lebih ketat agar tujuan utamanya untuk memperbaiki gizi dan menggerakkan ekonomi rakyat kecil tidak terhambat.

“MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi,” ujar Edy kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).

Baca juga: Golkar Pastikan Kawal Implementasi Program Unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Termasuk MBG

Catatan pertama, Edy Wuryanto menyoroti soal masih semrawutnya pelaksanaan program MBG.

Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada 13 Oktober mencatat, sejak awal pelaksanaan, sebanyak 11.566 anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari penyelenggara MBG.

Sebagian besar korban mengalami gejala mual, muntah, hingga diare. 

Menurut politikus PDIP ini, fakta tersebut menegaskan lemahnya sistem keamanan pangan di lapangan, sekaligus belum tuntasnya regulasi tata kelola program. 

“Pemerintah memang menyebut rancangan Peraturan Presiden tentang MBG sedang dalam proses harmonisasi. Tapi program ini sudah berjalan hampir setahun tanpa payung hukum yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan cenderung semrawut,” kata dia.

Hingga Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 11.567 Satuan Pelaksana Pangan Bergizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Program ini telah menjangkau 35,8 juta penerima manfaat, dengan 9.026 UMKM lokal terlibat dalam rantai pasok bahan baku dan penyediaan makanan.

Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah mulai mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), merevisi petunjuk teknis (juknis) dan SOP, memberikan sanksi pemberhentian kepada kepala SPPG yang lalai, memperketat verifikasi penyelenggara, serta melaksanakan audit keamanan pangan dan keuangan bersama BPKP.

Langkah lain yang dilakukan adalah pelatihan penjamah makanan, kewajiban ketersediaan rapid test kit untuk uji cepat kualitas bahan pangan, dan akreditasi terhadap setiap SPPG sebelum beroperasi. 

“Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat, tetapi seharusnya menjadi sistem permanen, bukan tindakan reaktif. Keamanan pangan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar prosedur administratif,” ujarnya.

Catatan kedua, Edy menyoroti soal dampak ekonomi dari Program MBG.

Secara ekonomi, kata politisi dari daerah pemilihan Jawa Tengah III, yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati tersebut, MBG mulai menggerakkan UMKM pangan, petani, dan nelayan lokal.

Namun, ia menilai, indikator dampak ekonomi program masih harus diuji dengan data konkret. 

“Pembentukan SPPG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih belum merata. Artinya, manfaat ekonomi MBG belum dirasakan secara setara. Kita perlu evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi ketimpangan,” ujarnya.

Catatan ketiga, Edy monyoroti soal efektivitas program MBG dalam menurunkan angka stunting.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting nasional menurun dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen.

Ketika ada intervensi MBG, apakah nantinya akan kembali menurunkan angka stunting.

Menurut Edy, hipotesis ini harus diuji lagi karena program ini baru seumur jagung.

“Menurunkan stunting tidak bisa diukur dalam satu tahun. Intervensi gizi harus dilakukan sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak usia dua tahun. MBG hanya salah satu bagian dari rantai panjang itu,” ucapnya

Untuk memastikan efektivitas program, Edy mendorong Kementerian Kesehatan dan BGN melakukan survei gizi tahunan terhadap kelompok sasaran MBG.  

“Kita perlu tahu apakah MBG benar-benar berdampak terhadap status gizi anak-anak,” tegasnya.

Dia memastikan pihaknya akan terus mendorong percepatan Perpres Tata Kelola MBG agar seluruh pelaksanaan memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan. 

“Keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tapi dari perubahan nyata, yakni gizi anak membaik, kasus keracunan menurun, ekonomi lokal bergerak, dan sistem pengawasan bekerja,” tuturnya.

Program MBG Perlu Dievaluasi

Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji mengatakan bahwa MBG perlu dilakukan evaluasi seusai setahun pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, tata kelola program MBG harus dilakukan perbaikan.

"MBG sebenarnya program yang sangat baik. Jika berhasil akan bisa menjadi pengungkit baru perekonomian. Tata kelolanya saja yang harus diperbaiki," jelasnya.

Lebih lanjut, Sarmuji juga menilai jumlah siswa yang dijangkau dalam program ini juga harus dievaluasi.

Dia menilai satu dapur tidak bisa melayani terlalu banyak porsi makanan.

"Perlu dipikirkan jumlah siswa yang dijangkau dalam satu dapur apakah perlu dilakukan pengurangan. Atau jika diperlukan bisa melibatkan komite sekolah yang isinya adalah orang tua siswa," jelasnya.

Namun begitu, ia meyakini bahwa program MBG tidak bisa mendapatkan kesuksesan secara instan.

Baginya, program itu bisa dirasakan dampaknya setelah jangka panjang.

"Karena tidak semua program bisa dinilai dalam jangka waktu pendek. Ibarat menanam pohon tergantung jenis tanamannya. Bayam dan kangkung bisa dipanen sebulan, durian mesti menunggu 3-4 tahun," ucapnya.