Desak Evaluasi Menyeluruh, PBHI Soroti Minimnya Peran Daerah dalam Program MBG

Ringkasan Berita:

• PBHI mendesak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh
• Pemerintah daerah dinilai tidak dilibatkan secara optimal dalam pelaksanaan MBG
• Keracunan pada program MBG tidak bisa dipandang hanya sebatas angka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Gina Sabrina, mendesak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh.

Ia juga menyoroti minimnya peran pemerintah daerah untuk menyukseskan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

Adapun hal itu diungkapkan Gina setelah acara diskusi bertajuk Refleksi 1 Tahun Prabowo-Gibran, Bangkitnya Hantu Orde Baru, Bagaimana Masa Depan HAM di Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).

"Dalam evaluasi ini sebenarnya pemerintah harus secara terbuka, bukan hanya meminta maaf, tapi juga menerima evaluasi, permintaan, dan kritik," kata Gina.

Lanjutnya ketika masyarakat minta dihentikan, program tersebut bisa dihentikan lebih dahulu untuk sementara.

"Tujuannya untuk evaluasi, pembenahan tata kelola. Mulai dari pembenahan menu, soal keamanan pangan, termasuk juga soal tadi aktor-aktor (TNI-Polri) yang terlibat di dalam MBG ini," imbuhnya.

Kemudian ditegaskannya pihaknya juga menyoroti soal desentralisasi. Yang mana pemerintah daerah tidak dilibatkan.

"Padahal pemerintah daerah yang punya kewenangan dan juga struktur, hingga sekolah-sekolah yang bisa dilibatkan untuk menjaga kualitas daripada implementasi program ini," imbuhnya.

Gina juga mengingatkan masalah keracunan pada program MBG tidak bisa dipandang hanya sebatas angka. Tetapi harus ada pembenahan. 

"Misalnya, temuan kami bersama beberapa koalisi masyarakat sipil lainnya, dan juga ahli gizi, itu menemukan dapur-dapur SPPG yang sudah terlibat, sudah ketahuan ada keracunan itu tidak dihentikan, tetapi tetap dilanjutkan," kata Gina.

"Ini menjadi sebuah anomali dan pertanyaan, kenapa itu tetap terjadi, dilanjutkan, dan tidak ada tindakan preventif, evaluasi dari pemerintah sendiri?" tandasnya. (*)