Evaluasi 1 Tahun Prabowo-Gibran, LAB 45 Kritik Sejumlah Hal yang Kurang dari Pemerintah

Menurutnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjadi orang yang tepat menjadi juru bicara Prabowo. 

“Menurut saya pribadi yang cocok memerankan ini, Teddy Indra Wijaya. Karena dia orang yang selalu dekat Prabowo ke manapun pergi, dia selalu di samping Prabowo,” ucap dia.

Undu melanjutkan, Prabowo sebaiknya fokus terhadap peran yang lebih strategis.

Misalnya, mencakup isu internasional seperti yang sedang ramai soal tragedi kemanusiaan di Gaza.

“Biar lebih fokus kinerjanya. Kalau masih turun tangan langsung seperti soal penyerahan uang korupsi atau menteri yang blunder komunikasinya, saya pikir bisa menghambat kinerja sebagai presiden,” kata Undu.

Evaluasi soal MBG hingga Pemberdayaan Perempuan

Analis Utama Ekonomi Politik, Radhityana Muhammad, menjelaskan soal daya beli masyarakat menurun karena disebabkan fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama satu tahun Prabowo-Gibran memimpin Indonesia.

“Data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah yang terkena PHK dalam kurun waktu Oktober 2024 sampai Agustus 2025 mencapai lebih dari 64 ribu orang. Kenaikan tingkat PHK paling parah terjadi pada Desember 2024 hingga Februari 2025,” kata Radhit, di tempat dan waktu yang sama.

Meski begitu, Radhit menyebut ada klaim berbeda dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang mencatat jumlah PHK sejak Januari hingga Juni 2025 mencapai 150 ribu orang.

Dia menambahkan, Prabowo pun sempat memotong anggaran belanja pemerintah yang dianggap tidak produktif.

“Nilai efisiensi yang mencapai Rp306,7 triliun kemudian disalurkan untuk membiayai program-program prioritas termasuk makan bergizi gratis (MBG) dan Danantara,” ucap Radhit.

Sementara itu, Analis Utama Mahadat dan Gender, Ratu Dyah Ayu Gendiswardani, menyoroti soal isu pemberdayaan perempuan.

Dia menyatakan, perempuan kurang diberdayakan dalam satu tahun kinerja Prabowo-Gibran.

“Suara-suara perempuan kurang didengarkan di ruang-ruang pengambilan kebijakan,” ucap perempuan yang akrab disapa Gendis, pada kesempatan yang sama.

Menurutnya, perempuan bukan hanya bagian dari agenda kesetaraan, melainkan tolok ukur moral pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Sejak 1 Januari sampai 15 Oktober 2025, data sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) terdapat 15.852 korban perempuan, di Jawa Barat yakni paling tinggi kasusnya,” ucap Gendis.