Konfederasi Sarbumusi Usulkan BPJS Ketenagakerjaan Gratis bagi Pekerja Berpenghasilan Rendah

Ringkasan Berita:

• Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) mendorong pemerintah agar memberikan keikutsertaan gratis dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
• Hal ini ditujukan bagi 20 persen penduduk bekerja di Indonesia, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan tergolong pekerja rentan.
• Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menjelaskan, inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya perlindungan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) mendorong pemerintah agar memberikan keikutsertaan gratis dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi 20 persen penduduk bekerja di Indonesia, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan tergolong pekerja rentan.

Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menjelaskan, inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait peningkatan lapangan kerja bermartabat dan perluasan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia.

“Kondisi ketenagakerjaan kita sedang rapuh di tengah lesunya ekonomi riil. Saat ini, kepesertaan pekerja informal di BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 1,5 persen dari total pekerja informal. Ini sangat memprihatinkan dan perlu intervensi khusus dari pemerintah,” ujar Irham dalam konferensi pers di Jakarta dikutip Minggu (26/10/2025).

Menurut perhitungan Sarbumusi, pemerintah hanya perlu mengalokasikan sekitar Rp 6 triliun per tahun dari APBN untuk membiayai program ini, dengan cakupan dua manfaat dasar BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Nilai ini relatif kecil dibandingkan manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan, yakni mencegah jutaan pekerja rentan jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan,” tambah Irham.

Siapa Konfederasi Sarbumusi?

Konfederasi Sarbumusi (Sarikat Buruh Muslimin Indonesia) merupakan salah satu organisasi serikat pekerja terbesar di Indonesia yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Berdiri sejak 1955, Sarbumusi memiliki jaringan federasi dan serikat pekerja di berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, transportasi, dan jasa.

Organisasi ini aktif memperjuangkan hak-hak pekerja berbasis nilai keislaman, keadilan sosial, dan kemanusiaan, serta mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kelompok pekerja informal dan rentan.

Di era pemerintahan baru, Sarbumusi menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam reformasi ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial nasional.

Upaya Menuju Perlindungan Sosial Menyeluruh

Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah, menyambut baik usulan Sarbumusi dan menegaskan komitmen lembaganya untuk mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia.

“Kami tengah memperkuat model ekosistem pekerja informal berbasis komunitas dan inovasi digital agar mereka dapat terdaftar tanpa hambatan administratif maupun finansial,” ujar Hendra.

Menurutnya, perluasan kepesertaan hanya bisa tercapai melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, yakni pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

“Pemerintah memperkuat regulasi dan integrasi data, pengusaha memastikan kepatuhan, dan serikat pekerja berperan dalam edukasi serta advokasi,” ujarnya.

Minimnya Perlindungan bagi Pekerja Informal

Sementara itu, Djoko Wahyudi dari Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) menilai bahwa afirmasi terhadap pekerja informal merupakan agenda mendesak.

Dari total sekitar 61 juta pekerja informal di Indonesia, baru 8,6 juta orang (sekitar 14 persen) yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Masih terlalu banyak pekerja rumah tangga, sopir, tenaga bongkar muat, dan pekerja migran yang belum terlindungi. Padahal mereka paling rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, dan kehilangan pendapatan,” ujarnya.

Ia menyarankan agar skema iuran dibuat lebih fleksibel dan terjangkau, misalnya dengan opsi pembayaran harian, mingguan, atau berbasis proyek.

Menurutnya, pemerintah daerah dan sektor swasta juga bisa berkontribusi dengan mengalokasikan anggaran atau dana CSR untuk membantu iuran BPJS pekerja informal.

Tantangan Implementasi dan Sumber Daya Manusia

Praktisi ketenagakerjaan Masykur Isnan menekankan bahwa kebijakan perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan harus diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman kondisi lapangan.

“Kebijakan yang baik harus didukung SDM yang memahami realitas di lapangan serta memiliki akses lintas pemangku kepentingan agar pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan benar-benar efektif,” ujarnya.