Antisipasi Serangan Siber, Infrastruktur Digital Pemerintah Daerah Terus Diperkuat 

Ringkasan Berita:

• Ancaman web defacement belakangan cenderung meningkat dengan modus penyisipan konten judi online, hingga serangan ransomware.
• Praktik web defacement di Indonesia banyak menyasar situs yang dikelola berbagai pemerintah daerah berdasar sejumlah temuan dan laporan yang diterima selama ini.
• Pelaku yang disebut defacer biasanya membobol keamanan server atau Content Management System (CMS) dengan memanfaatkan celah keamanan untuk menyisipkan pesan, gambar atau mengalihkan situs ke halaman lain.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ancaman web defacement belakangan cenderung meningkat dengan modus penyisipan konten judi online, hingga serangan ransomware. Belakangan ini, aktivitas tersebut banyak menyasar website pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.

Web defacement merupakan praktik peretasan siber yang dilakukan dengan cara mengubah tampilan visual, halaman utama, atau konten sebuah situs web tanpa izin. Pelaku yang disebut defacer biasanya membobol keamanan server atau Content Management System (CMS) untuk menyisipkan pesan, gambar atau mengalihkan situs ke halaman lain.

Peretas memanfaatkan celah keamanan melalui teknik seperti SQL injection, serangan brute force pada kata sandi, hingga membobol akses cPanel atau FTP yang lemah.

Baca juga: Densus 88: Ancaman Ekstremisme Menyasar Remaja dan Anak di Ruang Siber

Tujuan pelaku tidak selalu bermotif finansial, karena ada yang ingin menunjukkan eksistensi peretas, menyampaikan pesan protes politik (hacktivism) atau mencari celah keamanan (vulnerability) pada situs web target.

Praktik web defacement sangat merusak reputasi pemilik situs, menurunkan kepercayaan pengunjung, dan dapat mengganggu operasional bisnis atau layanan publik secara keseluruhan.

Untuk mencegah tindak kejahatan siber, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar roadshow penguatan keamanan siber di lima provinsi Tanah Air selama 2026 mencakup Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, dan Nusa Tenggara Barat, bekerja sama dengan perusahaan teknologi Elitery.

Direktur Sales & Marketing Elitery Indra Dwiputra mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) yang disepakati dengan BSSN pada 8 Mei 2025 sebagai upaya memperkuat infirastruktur digital pemerintahan.

"Langkah ini dilakukan mengingat masih banyak instansi di pemerintah daerah yang melakukan monitoring website secara manual, sehingga deteksi insiden siber sering kali terlambat dan mempertaruhkan reputasi institusi," kata Indra dikutip Kamis, 21 Mei 2026.

Kick-off kegiatan ini dilaksanakan serentak pada 6 Mei 2026 di Kepulauan Riau bersama Tim Tanggap Insiden Siber Diskominfio Provinsi Kepri diikuti perwakilan Pemkab/Pemkot di wilayah Kepri, serta di Sumatera Selatan yang dipusatkan di Kota Palembang dan diikuti perwakilan Diskominfio kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Di kegiatan tersebut BSSN menyampaikan teori dan praktik penanganan insiden web defiacement judi online dan ransomware. Sementara, Elitery memperkenalkan EliteShield untuk monitoring website otomatis untuk mendeteksi ancaman siber secara real-time.

"Melalui EliteShield, pemerintah daerah dapat meninggalkan metode pantauan manual dan beralih ke sistem proteksi modern dengan berbagai keunggulan seperti monitoring otomatis 24/7, notifikasi real-time, respons cepat sesuai kebutuhan operasional, dan pemulihan yang tepat dan terukur," kata Indra.

Indra menegaskan, pihaknya bersama BSSN memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk membangun ketahanan digital yang tangguh dan responsif demi melindungi ruang siber publik.