Kritik Pernyataan Hasan Nasbi, Pakar: Purbaya Blak-blakan Itu Justru Lebih Etis, Rakyat Bisa Kontrol

Ringkasan Berita:

• Eks Kepala PCO Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi ala 'koboi' Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak segan mengungkap data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. 
• Menurutnya, hal itu bisa menimbulkan kesan pemerintah tidak solid. 
• Namun, pengamat Emrus Sihombing menilai, justru sikap blak-blakan Purbaya dalam mengkritik justru lebih etis, karena terbuka kepada masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menanggapi kritik yang dilontarkan Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengkritik tajam gaya komunikasi Purbaya seperti 'koboi', karena tidak segan mengungkap data dan mengkritik nama pejabat di depan publik.

Menurut Hasan, hal tersebut bisa menimbulkan kesan pemerintah tidak solid.

Pria bernama lengkap Hasan Nasbi Batupahat itu lantas meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja.

Terkait kritikan Hasan Nasbi terhadap Purbaya, Emrus menyatakan ketidaksetujuannya.

Sebab, Emrus menilai, pernyataan Hasan Nasbi soal tidak baik mengkritik di depan publik tersebut justru menghalangi masyarakat untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Emrus saat menjadi narasumber dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Senin (27/10/2025).

"Beredar video bahwa Hasan Nasbi memberikan kritik, 'tidak baik di ruang publik,'" kata Emrus.

"Menurut saya, kalau itu diperbincangkan di rapat kabinet, boleh jadi tidak begitu dahsyat pengaruhnya. Kenapa? Karena ketika dilakukan di ruang publik, masyarakat bisa mengontrol," tegasnya.

"Nah, saya melihat pernyataan Hasan Nasbi yang menyebut bisa menimbulkan sesuatu antara satu dengan yang lain, sebaiknya dikatakan di ruang di ruang kabinet, di ruang internal, itu tidak [tepat]," sambungnya.

"Karena kalau di ruang internal, kontrol dari publik, apa yang dikatakan Pak Purbaya tidak diketahui masyarakat," jelasnya.

Baca juga: Duduk Perkara Purbaya dan Hasan Nasbi Saling Jawab Kritik soal ‘Obok-Obok’ Kementerian Lain

Oleh karena itu, Emrus mendukung tindakan Purbaya sebagai langkah transparan atas kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

"Buka [saja] kalau menurut saya, sepanjang itu untuk kebaikan dan kebenaran," ujar Emrus.

Emrus juga menilai, apa yang dilakukan Purbaya justru lebih etis, karena terbuka kepada masyarakat.

"Saya berpendapat, justru yang lebih etis apa yang dilakukan Pak Purbaya, supaya terbongkar semua, rakyat jadi tahu semua," katanya.

Hasan Nasbi Jangan Ikut Campur Lagi

Lantas, Emrus menyarankan agar Hasan Nasbi tidak ikut campur atau mengomentari komunikasi Purbaya atau para menteri lainnya di Kabinet Merah Putih.

Sebab, Hasan sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO.

Menurut Emrus, sebaiknya Hasan lebih concern atau mengurusi badan usaha milik negara (BUMN) yang ia pimpin, yakni Pertamina.

Sebagaimana diketahui, Hasan Nasbi resmi diangkat menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) setelah dicopot dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).

Nama Hasan tercantum dalam daftar komisaris di situs resmi Pertamina pada 20 September 2025 atau hanya tiga hari setelah dirinya di-reshuffle.

"Saudara Hasan Nasbi, menurut saya, kalau dia adalah kepala staf bidang komunikasi kepresidenan mengatakan itu, masih bisa kita perdebatkan," jelas Emrus.

"Tapi, sekarang dia tidak lagi di bidang itu, kok ikut campur?" tambahnya.

"Urusin Pertamina gitu loh, kan dia komisaris di Pertamina itu. Bang Hasan Nasbi waktu kemarin saya pulang dari Sumatera, warga antre solar di sana," sambungnya.

"Apa kerjamu di Pertamina itu? Saya bisa tunjukkan videonya. Bung Hasan Nasbi urusi itu sajalah. Jangan ngurusin komunikasi antara para menteri," tandas Emrus.

Kritik Hasan Nasbi terhadap Gaya Komunikasi Purbaya

Hasan Nasbi melontarkan kritikan terhadap gaya komunikasi Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah unggahan video di kanal YouTube pribadinya, Hasan Nasbi, Jumat (24/10/2025).

Hasan menyebut, gaya komunikasi Purbaya yang "nyetrum", terkesan menyerang sesama anggota kabinet dan pejabat daerah.

Ia menilai, jika Purbaya tak memperbaiki gaya komunikasinya, maka akan menimbulkan polemik seperti dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

"Kalau jangka panjang setiap hari nyetrum orang, nanti akan ada i(bumerang) lama-lama karena semua orang sudah disetrum gitu dan yang disetrum ini mungkin nanti akan melakukan fightback (perlawanan)," kata Hasan.

"Sekarang aja kan Gubernur Jawa Barat, fightback, nanti gubernur mana lagi fight back, takutnya menteri mana lagi juga fight back," lanjut dia.

Hasan Nasbi juga menilai sikap Purbaya yang dianggapnya menyerang, bisa melemahkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Ia menyarankan Purbaya agar tidak menyerang sesama menteri.

Menurut Hasan, alih-alih menyerang di publik, Purbaya lebih baik berdiskusi dengan pihak terkait secara internal.

Sebab, Hasan berpendapat, pernyataan Purbaya di hadapan publik bisa membuat pihak anti-pemerintah senang.

"Kalau bicara dalam konteks pemerintah, sesama anggota kabinet sebaiknya tidak saling menyerang di depan umum. Karena itu bisa melemahkan pemerintah," kata Hasan.

"Kalau mau saling koreksi, berdebat, atau marah-marah, lakukan di ruang tertutup. Tapi, kalau dilakukan di ruang terbuka, justru akan menghibur orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah," jelasnya.

Hasan menambahkan, sebagai pejabat publik, baik Purbaya maupun menteri lainnya, juga punya tanggung jawab untuk menjaga stabilitas persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

Ia menyebut, masyarakat lebih suka melihat pemerintahan yang kompak alih-alih saling sindir.

"Rakyat butuh melihat pemerintah yang kompak dan fokus pada kerja. Kalau yang muncul malah saling sindir di media, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan," pungkas Hasan.

(Tribunnews.com/Rizki A./Pravitri Retno W.)