Akademisi Dorong Pendidikan Kebijakan Publik Berbasis Bukti

Ringkasan Berita:

• Yuda Turana menekankan bahwa peran perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada inovasi teknologi, tetapi juga pada penguatan kapasitas perumus kebijakan berbasis bukti ilmiah.
• Pendidikan kebijakan publik tidak hanya soal struktur akademik, tetapi juga arah moral dan intelektual
• Kepemimpinan tidak hanya datang dari kepala institusi, tapi juga dari para pendidik dan mahasiswa yang berani berpikir visioner demi membangun sistem pendidikan kebijakan yang lebih baik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendidikan kebijakan publik menjadi salah satu kunci bagi tercapainya visi Indonesia Emas. Rektor Universitas Atmajaya Jakarta, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K), menekankan bahwa peran perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada inovasi teknologi, tetapi juga pada penguatan kapasitas perumus kebijakan berbasis bukti ilmiah.

"Kebijakan publik yang baik lahir dari riset yang kuat dan kolaborasi lintas disiplin," ujar Yuda saat membuka diskusi publik bertajuk Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia di Kampus Semanggi, Rabu (29/10/2025).

Forum ini menghadirkan akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi lintas sektor untuk membahas arah baru pendidikan kebijakan publik di Indonesia.

Baca juga: Lewat KJP Plus, Gubernur Pramono Wujudkan Pemerataan Pendidikan di Jakarta

Di tengah perubahan sosial-politik yang cepat, kebutuhan akan perumus kebijakan yang berpikir kritis dan berbasis bukti semakin mendesak.

"Pendidikan kebijakan publik menjadi sangat penting agar setiap keputusan didukung oleh evidence yang kokoh dan nilai kemanusiaan yang jelas," tambah Yuda.

Direktur Eksekutif IPP, Dr. Salvatore Simarmata, menegaskan pentingnya mengkaji ulang arah pendidikan kebijakan publik untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang. IPP berkomitmen mendorong evidence-based policy demi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif.

"Forum ini menjadi wadah menampung gagasan dan memajukan isu-isu kebijakan publik berorientasi masa depan berkelanjutan. Melalui riset kolaboratif, advokasi, dan dialog lintas sektor, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih luas untuk membangun Indonesia yang berkeadilan dan berbasis bukti," ujar Salvatore.

Prof Thomas Pepinsky, Walter F. LaFeber Professor of Government and Public Policy, Cornell University, menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan kebijakan publik yang tangguh, relevan, dan berdampak nyata.

Menurut Thomas, pendidikan kebijakan publik tidak hanya soal struktur akademik, tetapi juga arah moral dan intelektual. Ada enam pijakan utama: mahasiswa yang diajar, jenjang pendidikan, pengajar, fokus bidang, sumber daya, dan dampak yang ingin dicapai.

"Kepemimpinan tidak hanya datang dari kepala institusi, tapi juga dari para pendidik dan mahasiswa yang berani berpikir visioner demi membangun sistem pendidikan kebijakan yang lebih baik," tegas Thomas.

Diskusi dilanjutkan melalui tiga sesi panel, membahas urgensi, peluang, tantangan, hingga desain kurikulum dan ekosistem pendidikan kebijakan publik yang berdampak.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas 9 SMP/MTs Kurikulum Merdeka Hal 154: Hukum Waqaf

Para narasumber terdiri dari pejabat pemerintah, akademisi, hingga praktisi lembaga riset dan think tank.

Dengan terselenggaranya forum ini, lembaga pendidikan menegaskan komitmennya untuk memprakarsai lahirnya kebijakan publik berbasis pengetahuan dan nilai kemanusiaan, memperkuat tata kelola kebijakan di Indonesia, dan menyiapkan generasi pemikir kebijakan yang kritis dan berorientasi pada bukti.