TAG
Kebijakan Publik
Berita
-
Advokat hingga Pemerhati Kebijakan Publik Soroti KUHAP dan KUHP Baru
Perubahan ini menempatkan advokat sebagai bagian penting dari mekanisme check and balances
-
Indeks Kualitas Kebijakan Dinilai Jadi Instrumen Kunci Memperkuat Kebijakan Publik Berbasis Bukti
Secara umum negara-negara Asia memiliki kekuatan pada pilar Financial Stewardship yaitu kemampuan mengelola keuangan negara.
-
Pengamat Sebut Penyusunan Regulasi Keamanan Siber Harus Dipercepat, Ini Alasannya
Regulasi keamanan siber nasional perlu untuk memperkuat ketahanan digital di tengah ancaman serangan siber terhadap sektor pemerintahan,
-
Tito Karnavian: Kebijakan Pemerintah Daerah Harus Berdasar Data dan Teori yang Teruji
Tito Karnavian menegaskan pentingnya teori dan data ilmiah sebagai dasar setiap kebijakan pemerintah daerah.
-
Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental bagi Remaja, Perlu Penguatan Pencegahan dari Hulu hingga Hilir
remaja Indonesia saat ini mengalami gangguan mental yang cukup besar, serta kesadaran digital yang rendah.
-
Akademisi Dorong Pendidikan Kebijakan Publik Berbasis Bukti
Pendidikan kebijakan publik tidak hanya soal struktur akademik, tetapi juga arah moral dan intelektual
-
Pemerintah Pusat Dorong Kebijakan di Daerah Berbasis Data dan Memberi Manfaat Konkret untuk Publik
Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, memperkuat tata kelola kebijakan publik.
-
VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF: KPU Arsipkan 17 Kali, Tapi Dokumen Ijazah Jokowi Tak Pernah Ada
"Semua diarsipkan, surat suara diarsipkan. Pertanyaan, kenapa ijazah tidak diarsipkan?"
-
Hadapi Regulasi Dinamis, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
Peran penasihat hukum internal perusahaan (in-house counsel) menjadi semakin krusial di tengah lanskap bisnis
-
Diaspora hingga Middle Power: OXSI–Pijar Foundation Bahas Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia
OXSI bersama Pijar Foundation menggelar Community of Practice (CoP) Discussion Series on Foreign Policy and Geopolitics – Indonesia Perspective.
-
Hashim Sebut Lembaga Riset Prasasti Harus Jadi Penjaga Independensi Kebijakan Publik
Hashim sebut 3 fungsi Prasasti, yaitu beri penilaian objektif berbasis data; kawal program strategis pemerintah dan mitra kritis yang konstruktif
-
Eddy Soeparno: Kebijakan Berbasis Data akan Lebih Tepat Sasaran dan Bermanfaat untuk Rakyat
Waket MPR, Eddy Soeparno menekankan pentingnya peran kampus dalam kebijakan transisi energi dan subsidi agar lebih tepat sasaran dan berbasis riset.
-
Kemenkumham Rumuskan Mekanisme Partisipasi Bermakna Publik di Dalam Kebijakan
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Ambeg Pramarta, memastikan terus berkolaborasi secara inklusif bersama masyarakat.
-
Catatan Pengamat Kebijakan Publik untik Implementasi KTP Sakti
Agus Pambagio mengatakan, kebijakan Kartu Tanda Penduduk Sakti sangat mungkin dilakukan karena sudah ada Peraturan Presiden 39 No.2019
-
Sinergi Pemain Strategis di 'The Futurist Summit 2023', Pijar Foundation Menuju Visi Indonesia 2045
The Futurist Summit katalisasi kolaborasi lebih dari 1.100 pemain strategis dari berbagai sektor dan generasi se-Indonesia untuk visi Indonesia 2045
-
Senada Wakapolri, Pakar Kebijakan Publik Ajak Masyarakat Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu
Peneliti Kebijakan Publik Indonesia Development Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai tepat pernyataan Wakapolri
-
Menteri LHK Tekankan Pentingnya Kolaborasi Wujudkan Kesehatan Sosial dan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong pendekatan nasional dan internasional untuk mewujudkan kesehatan sosial dan lingkungan.
-
Pakar Kebijakan Publik Minta KPK Awasi Potensi Korupsi Jelang Pemilu
Dari data survei, sebesar 60,25% responden mempercayai KPK dapat mengambil peran aktif dan berkolaborasi dengan banyak pihak
-
Irma Lina Habibah, Representasi Anak Muda di Dunia Politik yang Surakan Isu Sosial hingga Global
Anak muda juga diharapkan untuk terus terlibat dan aktif dalam berbagai kegiatan positif untuk menyuarakan peran dan isu-isu sosial di tengah masyarak
-
Pengamat Kebijakan Publik Soroti Rencana Pembebasan Lahan untuk Taman
Dengan adanya efisiensi anggaran, pemerintah DKI Jakarta bisa menglokasikan untuk beberapa titik dan distribusi lebih merata dalam menangani banjir.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved