KPK: Gubernur Riau Diduga Minta 'Jatah Preman'

Ringkasan Berita:

• Gubernur Riau dan 9 orang dekatnya diduga minta jatah anggaran.
• KPK sebut modus pemerasan berkedok “jatah preman” ke Dinas PUPR setempat.
• Uang tunai Rp1 miliar disita, pemeriksaan intensif masih berlangsung.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan modus korupsi yang menjadi dasar dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak lainnya.

OTT tersebut digelar pada Senin (3/11/2025) dan berujung pada penangkapan Abdul Wahid bersama sembilan orang lain yang disebut sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan di Pemerintah Provinsi Riau.

Dugaan korupsi itu berkaitan dengan praktik pemerasan dalam penganggaran proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut bahwa modus pemerasan tersebut melibatkan permintaan “jatah preman” dari anggaran proyek.

“Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem/jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Siapa Saja yang Diamankan?

Dari total 10 orang yang diperiksa, sembilan ditangkap langsung dalam OTT, sementara satu orang menyerahkan diri.

Berikut nama-nama yang teridentifikasi dalam OTT KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan lingkaran dekatnya:

• Gubernur Riau: Abdul Wahid
• Kepala Dinas PUPR Riau: Arief Setiawan
• Sekretaris Dinas PUPR Riau: Ferry Yunanda
• Lima Kepala UPT Dinas PUPR Riau: Di antaranya Khairil Anwar
• Orang kepercayaan Abdul Wahid: Tata Maulana
• Tenaga Ahli Gubernur Riau: Dani M. Nursalam

Baca juga: Dua Orang Kepercayaan Gubernur Riau dari PKB Tiba Terakhir di KPK

KPK menyebut Tata dan Dani sebagai bagian dari lingkaran dalam Abdul Wahid. Secara struktural, Tata Maulana menjabat sebagai Wakil Sekretaris PKB Riau.

Ssedangkan Dani M. Nursalam merupakan Wakil Ketua DPW PKB Riau dan Ketua Lembaga Kaderisasi dan Pendidikan (LKP) PKB Riau.

Keduanya berada di bawah kepemimpinan Abdul Wahid sebagai Ketua DPW PKB Riau.

Uang Tunai Disita, Nilainya Lebih dari Rp1 Miliar

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai mata uang yakni rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan poundsterling.

Jika dirupiahkan, total nilai uang yang disita ditaksir lebih dari Rp1 miliar.

“Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, US dolar, dan poundsterling,” kata Budi.

“Jika dirupiahkan, lebih dari Rp1 miliar,” sambungnya.

Dugaan Korupsi di PUPR Jadi Titik Awal OTT

Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau.

KPK mendalami dugaan bahwa penambahan anggaran proyek disertai permintaan jatah tertentu untuk pejabat daerah.

“Dalam perkara ini, ini itu juga terkait dengan penganggaran, yaitu adanya penambahan anggaran di dinas PUPR yang kemudian masuk modus dugaan tindak pemerasan,” ujar Budi.

Meski demikian, KPK belum menetapkan tersangka secara resmi. Pemeriksaan intensif masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Namun berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, besok kami akan sampaikan dalam konferensi pers,” kata Budi.

Pemeriksaan Berlangsung, Satu Orang Menyerahkan Diri

Delapan orang telah tiba di Gedung Merah Putih sejak pagi, termasuk Abdul Wahid.

Satu orang lainnya, yakni Tata Maulana, menyusul pada malam hari setelah tiba dari Bandara Soekarno-Hatta.

“Kloter pagi delapan orang. Pihak-pihak yang sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif,” kata Budi.

“Sementara satu orang lainnya, swasta, orang kepercayaan Saudara AW (Gubernur), masih dalam perjalanan,” sambungnya.