Profil Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR yang Sindir Jenderal Bintang 3 Kepala BNPB

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyindir absennya Letjen TNI Suharyanto dalam rapat pengawasan penanganan bencana.
• Cucun menyelipkan ancaman tidak menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran BNPB jika komunikasi tidak berjalan baik.
• Sekretaris Utama BNPB Rustian menjelaskan Suharyanto sedang memantau langsung banjir dan longsor di Jawa Tengah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berikut ini profil dari Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang "menyentil" Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

BNPB adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terintegrasi di Indonesia.

Cucun menyindir sang jenderal bintang tiga yang absen dalam rapat antara pemerintah dan Tim Pengawas Penanganan Bencana Alam DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag., M.A.P., dikenal sebagai salah satu politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Duduk di Senayan sebagai wakil rakyat, Cucun kini juga bertugas sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029. 

Bisa dikatakan, posisi ini adalah puncak dari perjalanan panjangnya sebagai wakil rakyat, di mana ia bertugas di bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra).

Politikus kelahiran Bandung, Jawa Barat, 8 November 1972, Cucun memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, termasuk pendidikan agama dan publik administrasi. 

Kiprah politiknya bermula dan dibesarkan dari keterlibatannya di berbagai organisasi, termasuk di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Di DPR RI, Cucun telah menjadi anggota selama beberapa periode, mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat II. 

Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, ia pernah menduduki posisi penting, seperti Ketua Fraksi PKB di DPR RI dan anggota komisi yang berbeda, termasuk Komisi III dan Komisi V. 

Pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 1 Oktober 2024, Cucun resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Muhaimin Iskandar. 

Cucun menjadi salah satu dari lima pimpinan DPR yang bertugas mendampingi Ketua DPR Puan Maharani. 

Sebagai Wakil Ketua DPR, Cucun bertugas mengoordinasikan bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA), yang mencakup isu-isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebudayaan.

Rapat dengan BNPB

Dalam rapat yang berlangsung Rabu sore, BNPB hanya diwakili oleh Sekretaris Utama, Rustian. Cucun pun menyinggung absennya Suharyanto dengan nada sindiran.

Ia pun menyinggung kewenangan DPR dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).

"Pak kepala masih perlu DPR kan? Oh iya. Sampaikan salam dari pimpinan saja. Dana RKAKL di saya kalau enggak salah BNPB itu, pak," seloroh Cucun.

Dengan nada seloroh, Cucun mengancam tidak menandatangani RKAKL dari BNPB nantinya. 

"Hati-hati nanti pas mau butuh RKAKL enggak saya tandatangan dulu suratnya. Komisi VIII enggak bisa rapat nih," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Rustian menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala BNPB. 

Ia menjelaskan bahwa Suharyanto sedang berada di Jawa Tengah untuk memantau langsung penanganan banjir dan longsor di sejumlah wilayah.

"Permohonan maaf Bapak Kepala BNPB, Bapak Ketua. Karena beliau sekarang ada di Jawa Tengah, karena ada banjir dan longsor di beberapa kabupaten kota, sehingga beliau mengendalikan langsung," ucap Rustian.

Dalam rapat tersebut, Cucun menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam. 

Oleh karena itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong sinergitas seluruh stakeholder. 

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Kepala BMKG Faisal.

Hadir juga Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, serta perwakilan dari Polri, Kemendagri, Bappenas, TNI, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.