Tata Kelola Pemerintah Pusat dan Daerah Diperkuat untuk Capai Target SDGs Tahun 2030

Ringkasan Berita:

• Indonesia saat ini berada pada fase krusial menuju target SDGs 2030.
• Kawasan Asia Pasifik masih menghadapi kemunduran dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
• LAN juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator SDGs.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tata kelola pemerintahan nasional dan daerah diperkuat sebagai upaya mempercepat target Governance for Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030.

SDGs tahun 2030 adalah kerangka kerja dan sistem tata kelola yang dirancang untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati PBB, yang meliputi mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang pada tahun 2030.

Baca juga: Dukung SDGs, Perusahaan Digital Astra Ajak IPB Kembangkan Perhutanan Sosial di Garut

Untuk mencapai itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama UNPOG/DPIDG/United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) dan Tanoto Foundation menggelar Workshop Training of Trainers (ToT) on Effective National to Local Governance for Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation in Indonesia di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Jakarta.

Workshop diikuti oleh 44 peserta yang berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta media. 

Baca juga: Wujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik, Pj Gubernur Heru Berhasil Raih Sederet Penghargaan

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN, Agus Sudrajat, menegaskan Indonesia saat ini berada pada fase krusial menuju target SDGs 2030.

Berdasarkan laporan United Nations SDGs Report 2024, kata Agus, hanya sekitar 70 persen target global yang berjalan sesuai rencana, sementara kawasan Asia Pasifik masih menghadapi kemunduran dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial.

“Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah, angka stunting yang masih 21,5 persen, serta rendahnya tingkat literasi dan numerasi di berbagai daerah. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar target SDGs dapat tercapai tepat waktu,” ujarnya dikutip Kamis (13/11/2025).

Agus menjelaskan, kegiatan ini berfokus pada tiga prioritas utama percepatan SDGs di Indonesia.

Pertama, Tata Kelola Multi-Level, yaitu memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong lokalisasi SDGs.

Ia mencontohkan keberhasilan Finlandia dan Kosta Rika dalam membangun platform lintas sektor dan lintas level yang menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih koheren.

Kedua, Pembiayaan Terintegrasi dan Inovatif, yang menekankan perlunya kerangka pembiayaan SDGs yang menggabungkan berbagai sumber seperti anggaran regional, transfer pusat, kemitraan swasta, serta insentif berbasis hasil (result-based financing).

Ketiga, Sistem Data dan Pemantauan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI), yang dapat digunakan untuk analitik prediktif, misalnya mendeteksi kerentanan stunting, potensi putus sekolah, serta memperkuat evaluasi kinerja berbasis bukti.

“Pendekatan ini diharapkan memperkuat sistem perencanaan kebijakan yang lebih adaptif dan akurat,” tegasnya.

Baca juga: Kepala Lembaga Administrasi Negara Dorong Kebijakan Publik yang Berdampak dan Berbasis Bukti

LAN juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, hingga RKPD, agar pelaksanaannya dapat diukur secara sistematis dan akuntabel.