Pemerintah Targetkan Revitalisasi 11.744 Sekolah pada 2026

Ringkasan Berita:

• Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama keadilan sosial dan kemakmuran bangsa.
• Program revitalisasi sekolah menunjukkan hasil signifikan, dari 14.173 sekolah pada 2025 meningkat menjadi 16.140 sekolah tanpa tambahan anggaran.
• Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah strategis menuju “Pendidikan Next Level”.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama keadilan sosial dan kemakmuran bangsa.

Hal ini disampaikan Qodari dalam pembukaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah bertema “Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026” yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

Menurut Qodari, Presiden Prabowo berulang kali menekankan bahwa investasi terbaik bagi bangsa adalah pendidikan yang berkualitas dan merata.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran konsep atau seremonial semata, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan oleh guru, siswa, dan masyarakat.

“Pendidikan, pangan, energi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat miskin adalah lima prioritas utama Presiden Prabowo. Bagi beliau, pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi sekolah harus membawa manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia,” ujar Qodari.

Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa program revitalisasi sekolah telah menunjukkan hasil signifikan.

Dari semula 14.173 sekolah pada tahun 2025, jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat menjadi 16.140 sekolah, meskipun anggaran tetap sebesar Rp16,9 triliun.

Sementara untuk tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan 11.744 sekolah dengan alokasi Rp14,57 triliun.

Kepala Staf Kepresidenan juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah untuk memastikan percepatan program berjalan efektif.

Ia mengajak para kepala daerah mengajukan sekolah-sekolah dengan kondisi paling memprihatinkan agar bisa masuk prioritas revitalisasi, serta memanfaatkan dukungan dana CSR dan sumber non-APBN guna memperluas cakupan program.

Selain revitalisasi, program digitalisasi pembelajaran juga menjadi prioritas untuk mewujudkan “Pendidikan Next Level” di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Melalui panel datar interaktif dan materi pembelajaran digital, pemerintah ingin memastikan siswa di wilayah terpencil mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan di kota besar.

“Saya menyebutnya pendidikan next level — sebuah lompatan baru agar kesenjangan kualitas antarwilayah bisa dikurangi. Dengan teknologi digital, anak-anak di pelosok bisa belajar dengan materi terbaik, baik lewat internet maupun media offline seperti flashdisk,” jelas Qodari.

“Kami di Kantor Staf Presiden akan terus memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif dan setiap hambatan di lapangan bisa segera diselesaikan. Karena manfaat program ini akan langsung dirasakan masyarakat di daerah,” tambahnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga berpesan agar para kepala daerah mengawasi pelaksanaan digitalisasi secara cermat agar sarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan optimal.

“Jangan sampai alat digital yang disediakan justru tidak digunakan sesuai fungsinya. Barang bagus harus dimanfaatkan untuk belajar, bukan sekadar hiburan,” ujarnya menutup sambutan dengan nada ringan.

Melalui dua program besar, yakni revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, pemerintah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global.

Kepala Staf Kepresidenan optimistis bahwa inisiatif ini akan melahirkan generasi baru pemimpin bangsa.

“Kita ingin memastikan setiap sekolah benar-benar bagus kualitasnya dan digitalisasi mampu membawa pendidikan Indonesia ke next level — melahirkan calon-calon pemimpin masa depan dari seluruh pelosok negeri,” pungkas Qodari.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program Revitalisasi dan Digitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah mewujudkan pendidikan bermutu dan merata di seluruh Indonesia.

“Program revitalisasi dan digitalisasi ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya kita memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua,” kata Mu’ti.

Mu’ti menjelaskan, visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejalan dengan amanat konstitusi dan poin keempat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu pendidikan bermutu untuk semua.

Baca juga: Prabowo Hadirkan Harapan Baru lewat Revitalisasi Sekolah di Karawang

“Visi kami sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, serta Asta Cita keempat Presiden Prabowo. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi menjadi prioritas nasional yang langsung diamanatkan kepada kami,” ujarnya.