Soal Wacana Pelengseran Prabowo, Publik Khawatir Memicu Perpecahan dan Instabilitas

Ringkasan Berita:

• Wacana pelengseran Presiden Prabowo menjadi narasi dan percakapan di publik terutama di media sosial akhir-akhir ini setelah muncul seruan dari pengamat politik Saiful Mujani.
• Survei Median menunjukkan 62 persen masyarakat menolak wacana pelengseran Presiden di tengah masa jabatan karena mengutamakan stabilitas politik.
• Alasan utamanya meliputi kekhawatiran akan perselisihan, penghormatan terhadap mandat demokrasi, serta anggapan belum ada dasar kuat untuk pelengseran.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, mengungkapkan bahwa mayoritas publik tidak setuju terhadap wacana pelengseran pemimpin di tengah masa jabatan. 

Temuan survei terbaru Median menunjukkan bahwa publik lebih mengedepankan stabilitas pemerintahan dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi.

Baca juga: Mabes Polri Diminta Usut Dugaan Makar dalam Pernyataan Saiful Mujani

“Data kami menunjukkan, 62 persen responden menyatakan tidak setuju jika terjadi pelengseran di tengah masa jabatan. Bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya menginginkan stabilitas politik tetap terjaga, apalagi di tengah kondisi geopolitik sedang memanas,” ujar Rico Marbun dalam paparanya, Rabu (15/4/2026).

Wacana pelengseran Presiden Prabowo Subianto menjadi narasi dan percakapan di publik terutama di media sosial akhir-akhir ini.

Wacana itu bermula dari seruan pengamat politik Saiful Mujani yang  melontarkan narasi tentang kemungkinan pelengseran Prabowo.

Baca juga: Massa Berbaju Ojol Geruduk Kantor SMRC, Saiful Mujani Dituntut Minta Maaf soal Isu Makar

Alasan publik

Menurut Rico ada sejumlah alasan utama yang melatarbelakangi sikap publik tersebut. 

Alasan terbesar adalah kekhawatiran terhadap potensi perpecahan dan kekacauan apabila pelengseran dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.

“Sebanyak 15,5 persen responden secara eksplisit menyebut bahwa pelengseran di tengah jalan berisiko memicu perpecahan dan instabilitas. Ini menunjukkan kesadaran publik bahwa transisi kekuasaan yang tidak normal bisa berdampak luas,” jelasnya.

Selain itu, faktor legitimasi demokrasi juga menjadi pertimbangan penting.

Sebanyak 12,2 persen responden menilai bahwa pemimpin yang telah terpilih merupakan hasil mandat rakyat dan pemenang pemilu, sehingga harus dihormati hingga masa jabatannya selesai.

“Publik masih memegang prinsip bahwa hasil pemilu adalah kontrak politik yang harus dijaga. Ini terlihat dari 12,2 persen responden yang menekankan pentingnya menghormati mandat rakyat,” lanjut Rico.

Alasan lain yang cukup dominan adalah pandangan bahwa masa jabatan belum selesai (12,0 persen), sehingga pelengseran dianggap tidak memiliki dasar yang kuat secara konstitusional maupun etis.

Di sisi lain, 10,8 persen responden menilai isu pelengseran sebagai isu lama yang terus diangkat kembali tanpa urgensi yang jelas, sementara 9,5 persen menyatakan bahwa kinerja pemerintahan saat ini masih dinilai cukup baik.