Bappeda DKI Jakarta Buka Seleksi Tenaga Ahli Pemerintahan 2026: Formasi, Persyaratan hingga Jadwal

TRIBUNNEWS.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta resmi membuka seleksi Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan untuk Tahun Anggaran 2026.

Program rekrutmen ini bertujuan menghadirkan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang perencanaan dan kebijakan strategis, guna memperkuat kinerja perencanaan pembangunan daerah yang adaptif, berbasis data, dan berkelanjutan.

Pendaftaran dibuka hingga 20 November 2025, dan dilakukan dengan mengirimkan data lamaran sesuai persyaratan ke alamat email bidang.pemerintahan@bappeda.jakarta.go.id

Rekrutmen ini dilaksanakan berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Nomor 172/-077.922 tanggal 14 November 2025 perihal Seleksi Calon Penyedia Jasa Konsultasi Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

Dikutip dari akun Instagram @bappedadki, Bappeda DKI Jakarta membuka lima formasi tenaga ahli dengan rincian sebagai berikut:

Daftar Formasi yang Dibuka

1. Tenaga Ahli Analisis Data Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan, sebanyak 1 (satu) orang.
2. Tenaga Ahli Analisis Data Perencanaan Bidang Kewilayahan dan Pemerintahan Umum, sebanyak 1 (satu) orang.
3. Tenaga Ahli Analisis Data Perencanaan Bidang Tata Praja Pemerintahan, sebanyak 1 (satu) orang.
4. Tenaga Ahli Analisis Data Perencanaan Bidang Manajemen Pemerintahan, sebanyak 1 (satu) orang.
5. Tenaga Ahli Analis Perumusan Kebijakan Strategis Transformasi Digital, sebanyak 1 (satu) orang.

Baca juga: Rekrutmen Professional Hire BPKH 2025 Resmi Dibuka, Ini Posisi dan Syarat Daftarnya

Persyaratan Kualifikasi Administrasi

1. Surat Lamaran yang ditujukan kepada pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

2. Surat Pernyataan Pakta Integritas;

3. Formulir Isian Kualifikasi;

4. Fotokopi Identitas Kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;

5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

6. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

• Tidak dikenakan sanksi daftar hitam;
• Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
• Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
• Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
• Bersedia bekerja penuh waktu (fulltime) dan ditempatkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
• Tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia dan terdapat perubahan anggaran dalam DPA-Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 atau proses pengadaan langsung dibatalkan;
• Tidak Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan/atau PPPK Paruh Waktu; serta
• Menjaga seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pemprov DKI dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

7. Fotokopi Ijazah yang sesuai dengan syarat kualifikasi;

8. Foto berwarna ukuran 4x6;

9. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV);

10. Contoh portofolio/policy brief/policy paper yang pernah disusun;