7.193 Anak di Pandeglang Tidak Sekolah, Pemerintah Diminta Perkuat Beasiswa dan Subsidi Pendidikan

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi X DPR RI F-PDIP Bonnie Triyana menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah nasional.
• Dia mencontohkan di daerah pemilihannya (dapil) Kabupaten Pandeglang, Banten terdapat 7.193 anak yang tidak melanjutkan pendidikan.
• Bonnie mendorong pemerintah untuk memperkuat beasiswa dan subsidi pendidikan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI F-PDIP Bonnie Triyana, menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah nasional seperti yang tercermin dari problem di daerah pemilihannya (dapil) Kabupaten Pandeglang, Banten.

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak usia sekolah yang tidak sedang bersekolah, baik karena belum pernah sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan sekolah, padahal mereka masih berada pada usia wajib belajar.

Baca juga:  Jadwal Libur Anak Sekolah Desember 2025 Jenjang SD, SMP dan SMA

Menurut Bonnie, di dapilnya Pandeglang tercatat sebanyak 7.193 anak yang tidak melanjutkan pendidikan.

"Ini terdiri dari 2.955 siswa SMA putus sekolah, 3.007 anak berhenti di jenjang SMP, dan 1.231 anak hanya menamatkan SD," ungkap Bonnie dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Sementara, data Pusdatin Kemendikdasmen per 6 November 2025 mencatat jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia mencapai 4.149.742 anak.

Bonnie menegaskan kondisi di Pandeglang tersebut merupakan miniatur persoalan nasional.

Di mana secara keseluruhan 4,1 juta anak Indonesia tidak bersekolah, dengan rincian:

• 1.061.041 anak putus sekolah (25,57 persen)
• 1.119.743 anak lulus tetapi tidak melanjutkan (26,98%)
• 1.968.958 anak (47,45%) belum pernah mengenyam pendidikan formal

Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan semangat Presiden Pertama RI Soekarno (Bung Karno) yang menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental seluruh rakyat.

"Semangat Bung Karno jelas, pendidikan harus dinikmati seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Hari ini justru masih banyak anak kehilangan hak dasar itu," kata Bonnie, Kamis (27/11/2025).

Politisi berlatar belakang sejarawan ini mendorong pemerintah memperkuat kebijakan afirmatif seperti beasiswa dan subsidi pendidikan.

"Angka ini bukan sekadar statistik. Ini masa depan bangsa yang sedang terancam. Pendidikan tidak boleh menjadi kemewahan," ucapnya.

Menurutnya, nilai perjuangan Bung Karno harus menjadi pijakan moral pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan.

"Kalau negara abai terhadap pendidikan anak-anaknya hari ini, maka kita sedang menyiapkan krisis masa depan. Pendidikan bukan belas kasihan, tetapi kewajiban konstitusional negara," pungkasnya.

Data & Situasi Anak Tidak Sekolah di Indonesia