Polemik Bandara IMIP Morowali, Pimpinan Komisi V DPR Desak Audit Kepatuhan Bandara Khusus

Ringkasan Berita:

• Bandara IMIP Morowali menjadi sorotan karena masalah pengawasan dan status legalitasnya.
• Ini adalah bandara khusus untuk mendukung operasional Bandara khusus untuk mendukung operasional kawasan industri nikel IMIP.
• Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendesak audit meyeluruh terhadap semua bandara khusus di kawasan industri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sorotan tidak adanya pelibatan negara dalam operasional Bandara Khusus Internasional Morowali Industrial Park (IMIP) Sulawesi Tengah oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mendapat tanggapan banyak kalangan. 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendesak audit meyeluruh terhadap semua bandara khusus di kawasan industri strategis untuk memastikan kepatuhan regulasi. 

“Kami mendorong koordinasi strategis otoritas Perhubungan serta  Pertahanan dan Keamanan untuk melakukan audit kepatuhan terhadap semua Bandar Udara Khusus strategis di Indonesia yang memiliki spesifikasi teknis tinggi untuk mengevaluasi kesenjangan kedaulatan yang diduga telah terjadi di Bandara IMIP Sulawesi Tengah selama enam tahun terakhir,” ujar Syaiful Huda, Jumat (28/11/2025). 

Harus Patuhi Regulasi

Syaiful Huda mengungkapkan Bandara khusus seperti Bandara IMIP memang boleh beroperasi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1/2009 tentang Penerbangan Pasal 192. 

Kendati demikian operasional bandara khusus ini tetap harus mematuhi regulasi seperti standar bandara komersial terutama terkait pengawasan, personel terlatih  hingga fasilitas keselamatan dan keamanan.

“Kalau saat ini ada sorotan dari Kementerian Pertahanan baiknya ada langkah khusus untuk menjelaskan kepada publik terkait data penerbangan, standar pelayanan, hingga intensitas pengawasan yang selama ini dilakukan. Dengan demikian kita terjebak pada polemik yang bisa memicu perpecahan,” ujarnya. 

Dia menilai warning yang disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin terkait operasional Bandara Khusus IMIP cukup beralasan.

Menurutnya ketiadaan otoritas negara di bandara dengan tingkat lalu lintas manusia dan barang industri yang tinggi memang cukup riskan. 

Meskipun sejauh ini secara de jure tidak ada satu pun pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas Bandara Khusus IMIP.

“Bandara IMIP secara de jure legal dalam konteks regulasi sipil, tetapi secara de facto menciptakan anomali kedaulatan yang serius di mata aparat keamanan negara karena kurangnya pengawasan instansi penegak hukum, ini harus dijelaskan ke publik secara komprehensif,” ujarnya. 

Integrasi Kepatuhan Sektoral

Ke depan, politikus PKB ini meminta adanya integrasi kepatuhan sektoral yang menjadi domain Kementerian Perhubungan dengan pengawasan keamanan nasional yang menjadi domain aparat penegak hukum. 

Menurutnya Kementerian Pertahanan/TNI dan Kementerian Perhubungan harus segera menyusun dan mengimplementasikan Prosedur Operasi Standar (SOP) Akses yang jelas dan non-diskriminatif bagi aparat keamanan ke semua Bandar Udara Khusus yang diklasifikasikan sebagai objek vital nasional.

“Protokol ini harus menjamin bahwa pengawasan rutin dapat dilakukan tanpa mengganggu operasional industri, menyeimbangkan efisiensi logistik dengan keamanan nasional,” katanya. 

Huda menilai kontroversi Bandara IMIP menciptakan sentimen publik yang negatif terhadap investasi asing.