Bandara IMIP Morowali Jadi Sorotan, DPR Minta Dilakukan Audit Menyeluruh

Ringkasan Berita:

• Bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beroperasi tanpa pengawasan otoritas negara (Bea Cukai, Imigrasi).
• Polemik ini menimbulkan sorotan publik terkait aspek kedaulatan dan keamanan nasional.
• Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendesak audit kepatuhan terhadap seluruh bandara khusus di Indonesia.
• Audit diperlukan untuk mengevaluasi kesenjangan kedaulatan yang diduga terjadi di Bandara IMIP selama enam tahun terakhir.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polemik pengoperasian Bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali yang didapati lepas dari pengawasan dan petugas dari negara masih menjadi sorotan khusus.

Terkini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menanggapi keberadaan Bandara IMIP tersebut. Kata Huda, dengan adanya polemik ini, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap semua bandara khusus di kawasan industri strategis.

"Kami mendorong koordinasi strategis otoritas Perhubungan serta Pertahanan dan Keamanan, untuk melakukan audit kepatuhan terhadap semua Bandar Udara Khusus strategis di Indonesia yang memiliki spesifikasi teknis tinggi untuk mengevaluasi kesenjangan kedaulatan yang diduga telah terjadi di Bandara IMIP Sulawesi Tengah selama enam tahun terakhir," ujar Huda dalam keterangan resminya, Jumat (28/11/2025). 

Huda mengungkapkan, Bandara khusus seperti Bandara IMIP memang boleh beroperasi berdasarkan UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan Pasal 192. 

Hanya saja, operasional bandara khusus ini tetap harus mematuhi regulasi seperti standar bandara komersial terutama terkait pengawasan, personel terlatih, hingga fasilitas keselamatan dan keamanan. 

Atas hal itu, dirinya meminta adanya pengungkapan data dari pihak bandara kepada publik termasuk soal data penerbangan hingga standar pelayanan di bandara.

"Kalau saat ini ada sorotan dari Kementerian Pertahanan baiknya ada langkah khusus untuk menjelaskan kepada publik terkait data penerbangan, standar pelayanan, hingga intensitas pengawasan yang selama ini dilakukan. Dengan demikian kita terjebak pada polemik yang bisa memicu perpecahan,"ujarnya. 

Legislator dari Fraksi PKB tersebut bahkan merasa setuju dengan teguran keras yang disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin terkait operasional Bandara Khusus IMIP.

Dimana, Menhan menyatakan pengoperasian bandara IMIP merupakan hal yang anomali, lantaran tidak ada otoritas negara di bandara seperti halnya Bea Cukai atau petugas imigrasi.

Menurutnya ketiadaan otoritas negara di bandara dengan tingkat lalu lintas manusia dan barang industri yang tinggi memang cukup riskan. 

"Bandara IMIP secara de jure legal dalam konteks regulasi sipil, tetapi secara de facto menciptakan anomali kedaulatan yang serius di mata aparat keamanan negara karena kurangnya pengawasan instansi penegak hukum, ini harus dijelaskan ke publik secara komprehensif," ujarnya. 

Kedepan, dia meminta adanya integrasi kepatuhan sektoral yang menjadi domain Kementerian Perhubungan dengan pengawasan keamanan nasional yang menjadi domain aparat penegak hukum. 

Pasalnya, kontroversi Bandara IMIP menciptakan sentimen publik yang negatif terhadap investasi asing.

Hal ini justru berpotensi merusak iklim investasi jangka panjang jika isu kedaulatan tidak ditangani secara transparan, tegas, dan sistemik. 

"Oleh karena itu kami mendesak agar masalah ini segara diselesaikan secara komprehensif agar tidak menjadi spekulasi liar yang merugikan negara secara sosial, politik, dan ekonomi," tandasnya.