Daftar 57 Pemda Raih Apresiasi Kinerja 2025, Mendagri Dorong Persaingan Sehat Antardaerah

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 57 pemerintah daerah meraih Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025.
• Para penerima penghargaan terdiri dari 19 pemerintah provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota.
• Terdapat sembilan kategori penilaian, di antaranya tata kelola pemerintahan dan pengendalian inflasi

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 57 pemerintah daerah meraih Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 dalam ajang yang digelar Tempo bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Borobudur, Senin (1/12/2025) malam.

Para penerima penghargaan terdiri dari 19 pemerintah provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Antisipasi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut apresiasi ini menjadi pendorong agar tiap daerah terus meningkatkan kinerjanya.

"Bapak dan Ibu kepala daerah ini dipilih rakyat. Kami ingin mendorong mereka memenuhi harapan masyarakat," kata Tito, Senin (1/12/2025) malam.

Tito menilai kepala daerah sebenarnya memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung. 

Namun, di beberapa daerah, muncul persoalan karena kinerja tak sesuai ekspektasi publik.

"Ada yang belum setahun menjabat sudah diprotes, bahkan hendak dimakzulkan," ujarnya.

Dalam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025, terdapat sembilan kategori penilaian, mulai dari tata kelola pemerintahan, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, hingga peningkatan akses layanan kesehatan. 

Penilaian juga mencakup pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan maupun non-pertambangan, penyerapan tenaga kerja, hingga penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Tito menyebut proses seleksi telah dikategorikan sesuai kemampuan fiskal daerah, yakni tinggi, sedang, dan rendah, sehingga penilaiannya berimbang.

"Proses seleksinya cukup fair. Bagi yang menerima apresiasi, saya ucapkan terima kasih. Terus berkarya dan memotivasi daerah lain," ujar Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito mengungkapkan rencana apresiasi tahun depan akan disertai insentif khusus.

"Tahun depan anggaran Kemendagri Rp 7,8 triliun, dan Rp 1 triliun tidak akan saya pakai. Itu untuk kepala daerah yang berkinerja baik," ujarnya.