Wamenaker Afriyansyah Noor: Pengemudi Kendaraan Logistik adalah Ujung Tombak Rantai Pasok Modern

Ringkasan Berita:

• Simposium Logistik 2025 menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus diimbangi peningkatan kualitas SDM, khususnya pengemudi logistik.
• Pemerintah, akademisi, dan industri mendorong sertifikasi, keselamatan kerja, serta pelatihan profesional agar pengemudi dapat bersaing di level global.
• Kolaborasi dengan Jepang membuka peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia melalui standar pelatihan internasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor mengatakan, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan berbagai fasilitas fisik lainnya tidak akan memberikan dampak ekonomi maksimal tanpa ditopang kualitas sumber daya manusia yang kuat. 

Terutama, para pengemudi logistik yang selama ini masih kerap dipandang sebagai pekerjaan informal.

“Pengemudi adalah ujung tombak rantai pasok, pemegang amanah nilai ekonomi yang melekat pada setiap kargo yang mereka bawa,” ujar Afriansyah Noor saat menjadi pembicara kunci di Indonesia Logistic & Driver Symposium 2025 yang digelar di Hotel Lumire, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Simposium yang dibuka oleh Rektor Institut STIAMI, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni; CEO TDG, Koichi Kato-san; serta CEO IRIJ, Albertus Prasetyo Heri Nugroho ini menegaskan komitmen lintas lembaga untuk memperkuat kapasitas pengemudi Indonesia sekaligus membuka peluang penempatan tenaga kerja ke Jepang.

Tantangan SDM dan Keselamatan

Pertumbuhan industri logistik pada 2025 makin pesat seiring penerapan teknologi seperti Internet of Things, sistem pelacakan real-time, dan digitalisasi gudang. Namun, suplai tenaga kerja terlatih, kompeten, dan tersertifikasi—khususnya terkait keselamatan—masih sangat terbatas.

Isu keselamatan pun menjadi sorotan utama. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang masih tinggi, menimbulkan kerugian kemanusiaan dan ekonomi.

Afriyansyah menekankan bahwa keselamatan tidak dapat dipisahkan dari ekosistem K3. 

“Pengemudi yang bekerja berlebihan, tanpa jaminan sosial, atau di bawah tekanan target tidak realistis, tidak mungkin dapat berkendara dengan aman,” kata Afriyansyah.

Standarisasi Sekolah Mengemudi

Simposium menyoroti perlunya transformasi lembaga pelatihan mengemudi. Selama ini banyak sekolah mengemudi hanya berfokus pada pembuatan SIM.

Ke depan, lembaga-lembaga tersebut harus menjadi pusat pelatihan profesional dengan kurikulum lengkap, termasuk teknik mengemudi aman, pemahaman regulasi ODOL, hingga etika profesi.

Jepang disebut sebagai rujukan dalam sistem pengukuran lalu lintas yang presisi dan budaya kaizen.

Dengan kondisi aging population, Jepang kini kekurangan tenaga pengemudi, membuka peluang karier bagi SDM Indonesia apabila dilatih dengan standar tinggi melalui kolaborasi Institut STIAMI, Kemenaker, dan Kemenhub.

Data Regulator dan Tantangan Profesi

Kementerian Perhubungan RI dalam paparannya menyebut hanya sekitar 83.000 pengemudi di Indonesia yang memiliki sertifikasi B3.

Kondisi ini dinilai berisiko karena mayoritas kecelakaan transportasi barang melibatkan pengemudi yang belum tersertifikasi.

TransJakarta dalam sesi panel turut memaparkan struktur profesi pengemudi, komitmen terhadap PSO, penggunaan armada listrik, hingga tantangan rekrutmen pengemudi berkualitas.