5 Kritik dan Sindiran yang Dihunjamkan ke Menhut Raja Juli di Tengah Banjir Sumatra

Ringkasan Berita:

• Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat banyak kritik di tengah bencana banjir di Sumatra.
• Kinerja Raja Juli selama setahun menjadi menteri dipertanyakan dan dianggap tidak memuaskan.
• Raja juga diminta mundur jika merasa tidak mampu mengemban tugas.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menuai banyak kritik di tengah terjadinya banjir bandang besar yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sejumlah pihak menilai kepemimpinan Raja Juli selama setahun terakhir sejak diangkat sebagai menteri kabinet Prabowo Subianto memang mengecewakan. Bahkan, baru-baru ini ada legislator yang meminta dia untuk mundur saja.

Berikut kritik-kritik yang disampaikan kepada Raja Juli.

1. Anggota DPR minta Raja Juli mundur

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, mengkritik Raja Juli dalam rapat kerja DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). 

Menurut Usman, Raja Juli harus menghentikan semua izin alih fungsi lahan setelah melihat bencana ekologis yang terjadi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Dia juga menegaskan Raja Juli tidak boleh lempar tanggung jawab kepada menteri pendahulunya.

"Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatra? Seharusnya izin semua disetop!" kata Usman.

"Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya pohon yang diameternya dua meter bisa tumbuh kembali, sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri."

"Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu!"

Lantas, Usman menyebut jika tidak mampu menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra, Raja Juli sebaiknya mundur dari posisinya.

Baca juga: Profil Usman Husin, Anggota DPR Sebut Menhut Raja Juli Tak Punya Hati dan Tak Paham Hutan

"Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras karena saya paling hatinya kasih, sehingga kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja," ujar Usman.

2. Cak Imin minta Raja Juli lakukan taubat Nasuha

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut merespons situasi bencana yang tengah melanda Sumatra.

Cak Imin mengatakan telah mengirim surat kepada Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah," ujar Cak Imin di Bandung, Jawa Barat, Senin (1/12/2025).

Dia menyinggung “tobat nasuha” sebagai respons atas terjadinya rangkaian bencana yang terus berulang.

"Bahasa NU-nya taubatan nasuha," katanya.

Dia juga menyinggung kiamat yang terjadi akibat kelalaian manusia sendiri.

"Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri," ucap Cak Imin.

"Semoga yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan dan kesabaran selalu menyertai kita semua," katanya.

3. WALHI pertanyakan kinerja Raja Juli

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Uli Arta Siagian, menyindir Raja Juli Antoni.

Baca juga: Banjir Melanda Sumatra, WALHI Sindir Menhut Raja Juli: Setahun Kemarin Ngapain Aja, Bos?

Dia mempertanyakan kinerja Raja Juli selama setahun terakhir yang dirasa belum bisa memuaskan.

“Bencana yang terjadi di tiga wilayah (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat) itu menjadi pertanyaan besar dalam satu tahun kepemimpinan ini, apa yang dikerjakan?” tanya Uli dalam siniar Forum Keadilan yang tayang di YouTube, Jumat (5/12/2025).

“Menteri Kehutanan bilang ini adalah momentum baik untuk memperbaiki tata kelola [hutan]. Masa harus sampai 800-an orang meninggal dulu, jutaan orang harus mengungsi, baru disebut momentum baik. Satu tahun kemarin ngapain aja, Bos?” katanya menyindir.

Uli berkata menteri-menteri era Presiden Prabowo Subianto yang punya kewenangan memberikan izin, mengevaluasi, dan melakukan penegakan hukum perlu dituntut.

Salah satu yang bisa dituntut, menurut Uli, adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Hal itu karena Menhut berada di bawah Zulhas yang menjabat sebagai Menko.

“Dia (Zulhas) punya tanggung jawab mengoordinir menteri-menteri di bawahnya agar bisa memastikan lingkungan hidup menjadi basis atau dasar, dan keselamatan rakyat menjadi dasar dalam pengaturan sumber daya alam,” ujar Uli menjelaskan.

4. Inul Daratisa: Kebanyakan main domino

Pedangdut Inul Daratista geram setelah mendengar pernyataan Raja Juli Antoni yang menyebut banjir di Sumatra adalah momentum baik untuk melakukan evaluasi. Pernyataan itu dianggap tidak berempati kepada para korban banjir.

"Kudu tak lempar sendal mukamu! Bikin emosi, gini kok jadi pejabat negara, heran gue," tulis Inul Daratista di Instagram.

Selain itu, Inul turut menyinggung peristiwa ketika Raja Juli bermain domino dengan Aziz Wellang, seorang mantan tersangka pembalakan liar yang kasusnya sudah dihentikan. 

"Kebanyakan main domino jadi kendo," kata Inul.

Baca juga: Kala Raja Juli Diminta Tobat Nasuha dan Didesak Mundur sebagai Menhut usai Dianggap Tak Paham Hutan

5.  Alex Indra minta Raja Juli buka data tentang tambang ilegal

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Juli Antoni membuka data tentang keberadaan tambang ilegal yang diduga menghancurkan hutan sehingga menyebabkan banjir bandang di Sumatra.

"Ini kan yang disampaikan ini baru cuma soal pembabatan hutan, pembalakan liar, secuil banget. Bapak tidak paparkan data tambang ilegal yang menghancurkan hutan semikian parahnya," kata Alex Indra dalam rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025), dikutip dari Warta Kota Live.

“Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin, kok. Dan itu kawasan hutan,” ujarnya.

Lalu, dia menyindir dana rehabilitasi setelah status tanggap darurat yang hanya Rp62.500 per hektare. 

"Dengan dana Rp62.500 per hektare, apa yang mau direhabilitasi, Pak?"

“Hutan ini juga harus direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur yang rusak direhabilitasi direkonstruksi tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan,” ujarnya,

Kementerian yang dipimpin Raja Juli dituntut untuk serius guna memitigasi bencana agar banjir dan longsor di Sumatra tidak terjadi lagi.

(Tribunnews/Febri/Rizkianingtyas/Yohanes)