Komisi I Nilai Kunjungan Prabowo ke Pakistan Bukan Bentuk Pengabaian terhadap Banjir-Longsor Sumatra

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan kunjungan Presiden Prabowo ke Pakistan di tengah banjir-longsor Sumatera jangan dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian terhadap bencana.
• Menurutnya, langkah Prabowo justru bagian dari agenda strategis Indonesia.
• Tujuannya tentu memperkuat posisi diplomasi di kancah internasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Pakistan di tengah banjir-longsor Sumatera jangan dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian terhadap bencana tersebut.

Menurutnya, langkah Prabowo justru bagian dari agenda strategis Indonesia untuk memperkuat posisi diplomasi di kancah internasional.

“Kehadiran Presiden di Islamabad menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus aktif membangun jejaring internasional yang bermanfaat bagi kepentingan nasional,” kata Dave dalam pesan yang diterima Tribunnews, Selasa (9/12/2025).

Meski tengah menjalani agenda luar negeri, Presiden disebut tetap fokus menangani bencana. 

Legislator Golkar itu mengingatkan bahwa Prabowo telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak, seperti Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat pada 1 Desember 2025, serta kembali lagi ke Aceh pada 7 Desember 2025. 

"Beliau meninjau posko pengungsian, berdialog dengan warga, memeriksa infrastruktur rusak, dan memimpin rapat koordinasi lintas lembaga,” kata dia.

Baca juga: Gubernur Aceh Mualem Ngadu ke Prabowo Harga Sembako Melejit: Telur 1 Papan Rp 100 Ribu

Dia pun menekankan kepercayaan Presiden terhadap jajaran kementerian dan lembaga terkait sebagai bukti bahwa sistem pemerintahan bekerja profesional dan efektif. 

“Meskipun Presiden sedang melakukan kunjungan luar negeri, mekanisme penanganan darurat tetap berjalan sesuai prosedur,” ujar Dave.

Dave juga menambahkan bahwa diplomasi luar negeri tidak boleh dipersepsikan mengurangi fokus pemerintah terhadap krisis domestik. 

"Dengan memperkuat hubungan internasional, Indonesia membuka peluang dukungan bantuan kemanusiaan dan kerja sama teknis untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana ke depan,” katanya.

Menurutnya, diplomasi dan penanganan bencana adalah dua kebijakan yang saling beriringan. 

"Prioritas utama tetap keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak,” kata Sabe.

Baca juga: Semalam Rapat Penanganan Banjir di Aceh, Prabowo Siangnya Sudah di Pakistan

Komisi I, lanjut Dave, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan pemerintah berjalan seimbang dalam dua ranah tersebut. 

"Kami terus mengawal upaya penanggulangan korban banjir di Sumatra, memastikan koordinasi antar lembaga berjalan efektif, dan mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat,” pungkasnya.