Golkar Usulkan Koalisi Permanen, PKS: Pilpres 2029 Masih Jauh untuk Dibahas 

Ringkasan Berita:

• PKS menganggp pembahasan koalisi untuk Pilpres 2029 belum menjadi hal yang mendesak.
• Saat ini PKS mengaku masih berfokus membantu pemerintahan Prabowo-Gibran.
• Golkar mendorong transformasi kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral menuju pembentukan koalisi permanen.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menilai pembahasan mengenai koalisi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 belum mendesak untuk dilakukan. 

Pernyataan ini untuk merespons usulan pembentukan koalisi permanen yang disampaikan oleh Partai Golkar. 

"Terkait koalisi di Pilpres 2029 masih terlalu jauh untuk dibahas," kata Kholid kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Kholid menegaskan saat ini PKS sedang berfokus untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Sekarang ini baiknya kita fokus membantu dan mendukung agar pemerintahan Presiden Prabowo sukses menjalankan roda pemerintahan hingga 2029 mendatang," ujarnya. 

Menurut dia, saat ini yang lebih penting adalah memikirkan penanganan bencana di Sumatra. 

"Yang krusial dan mendesak: penanganan bencana Sumatera. Proses rehabilitasi, rekonstruksi dan membangkitkan ekonomi Sumatera menjadi isu besar yang penting untuk diprioritaskan," tegas Kholid. 

Adapun hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 mengusulkan pembentukan koalisi permanen.

Diusulkanlah koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan. 

Koalisi permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan. 

Golkar dorong pembentukan koalisi permanen

Baca juga: Bahlil Ungkap Golkar Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD hingga Bentuk Koalisi Permanen

Golkar mendorong transformasi kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral menuju pembentukan koalisi permanen.

Koalisi ini, menurut Golkar, tidak hanya dibangun untuk memenangkan Pemilihan Presiden, tetapi juga dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan, berbasis kesamaan platform dan agenda kebijakan.

Setelah Pemilu 2024, pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres, sementara 580 anggota DPR RI dari delapan partai lolos ke Parlemen. Pemerintahan dan parlemen kini dikuasai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggotakan tujuh partai: Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN, sehingga menjadi mayoritas sekaligus tulang punggung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di luar KIM, hanya PDI Perjuangan yang memilih berada di oposisi sebagai penyeimbang demokrasi dan pengawas jalannya pemerintahan. Namun, sejumlah pihak menolak gagasan Koalisi Permanen.

Andreas Hugo Pareira, politikus PDI-P, dalam keterangannya di Jakarta (19/12/2025) menyebut konsep Koalisi Permanen “mengada-ada” dan tidak sesuai dengan sistem presidensial Indonesia. Menurutnya, koalisi permanen hanya relevan dalam sistem parlementer. 

Sementara itu, PAN memberi sinyal positif, menyebut gagasan ini layak dikaji karena bisa memperkuat stabilitas politik.