Bahlil Ungkap Golkar Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD hingga Bentuk Koalisi Permanen

Ringkasan Berita:

• Golkar usulkan Pilkada lewat DPRD, publik khawatir demokrasi langsung bisa tergerus.
• Rapimnas Golkar dorong Koalisi Permanen, PDI-P menilai konsep itu mengada-ada.
• Dukungan penuh untuk Prabowo di Gaza, Golkar sebut pemimpin dunia Islam.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Jakarta mengungkap 10 rekomendasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I 2025, termasuk usulan Pilkada melalui DPRD dan pembentukan Koalisi Permanen.

Rapimnas Golkar 2025 ini digelar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Sabtu (20/12/2025).

Usulkan Pilkada Lewat DPRD

Partai Golkar melalui Rapimnas I Tahun 2025 mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Bahlil, usulan ini dianggap sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menitikberatkan pada keterlibatan publik dalam prosesnya.

“Rapimnas ini dimulai sejak jam 9 pagi dan baru berakhir setengah 12 malam. Ini menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam mengelola organisasi serta menyusun program prioritas dan rekomendasi politik secara matang,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Namun, wacana ini menuai kritik. Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, dalam pernyataannya di Jakarta (20/12/2025) menyebut usulan Pilkada DPRD adalah langkah mundur demokrasi.

Menurutnya, kepala daerah akan lebih bertanggung jawab pada elite DPRD ketimbang rakyat.

Sebaliknya, Jamal Amin, pengamat politik Universitas Mulawarman, menilai Pilkada DPRD lebih sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, karena demokrasi perwakilan dianggap lebih efisien dibanding Pilkada langsung yang mahal dan rawan politik uang.

Usulan Pilkada lewat DPRD bukan hal baru.

Pada masa Orde Baru hingga sebelum Reformasi, kepala daerah memang dipilih oleh DPRD. Pilkada langsung baru pertama kali digelar pada Juni 2005. Karena itu, wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD memantik sensitivitas publik, dianggap mengulang pola lama yang identik dengan demokrasi terbatas.

Koalisi Permanen

Selain Pilkada DPRD, Golkar juga mendorong transformasi kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral menuju pembentukan Koalisi Permanen.

Koalisi ini, menurut Golkar, tidak hanya dibangun untuk memenangkan Pemilihan Presiden, tetapi juga dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan, berbasis kesamaan platform dan agenda kebijakan.

Usai Pemilu 2024, pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres, sementara 580 anggota DPR RI dari delapan partai lolos ke Parlemen. Pemerintahan dan parlemen kini dikuasai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggotakan tujuh partai: Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN, sehingga menjadi mayoritas sekaligus tulang punggung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di luar KIM, hanya PDI Perjuangan yang memilih berada di oposisi sebagai penyeimbang demokrasi dan pengawas jalannya pemerintahan.

Namun, sejumlah pihak menolak gagasan Koalisi Permanen.