Kawendra Lukistian Tegaskan Komitmen DPR RI Kawal Pemulihan Pascabencana Sumatera

Ringkasan Berita:

• DPR RI mengawal langsung pemulihan pascabencana Sumatera.
• Pimpinan DPR RI akan berkantor bergantian di Aceh.
• Fokus pada pengawasan, akuntabilitas, dan kebutuhan masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmennya untuk mengawal secara langsung proses pemulihan pascabencana Sumatera, melalui penguatan koordinasi lintas sektor. 

Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana yang digelar bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI–Polri, serta relawan pada Selasa (30/12/2025).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, DPR RI berupaya memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan cepat, terarah, dan tidak tumpang tindih. 

Satu di antara langkah konkret yang disepakati dalam rakor tersebut adalah penempatan pimpinan DPR RI untuk bergantian berkantor langsung di Aceh sebagai wilayah terdampak bencana.

Kehadiran langsung pimpinan DPR RI di lokasi bencana dinilai strategis untuk mempercepat pengambilan keputusan sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intensif. Secara bersama-sama kita akan meminta kementerian dan lembaga menempatkan PIC sementara di sini, agar koordinasi dengan pemerintah daerah lebih mudah," kata Dasco.

DPR RI berharap koordinasi intensif ini dapat menjadi pijakan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemulihan, termasuk dalam perencanaan anggaran tahun 2026.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan, DPR RI tidak hanya berperan dalam tataran kebijakan, tetapi juga akan terlibat langsung dalam pengawasan pemulihan pascabencana di lapangan.

“DPR akan mengawal betul-betul proses pemulihan dengan berkantor bergantian di lokasi bencana,” kata Kawendra.

Menurutnya, sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar seluruh program pemulihan dapat berjalan efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

“Setelah rakor ini semua pihak harus bersama memastikan program pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran. Jangan sampai ada program yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” kata Kawendra.

Ia menambahkan, DPR RI akan memastikan setiap kebijakan pemulihan dilaksanakan secara cepat, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Pembentukan Satgas Bencana Dinilai Jadi Cara DPR Redam Isu Negatif Pemulihan Sumatra

“Yang paling utama adalah memastikan pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak, agar semua sesuai dengan harapan Presiden Prabowo, masyarakat bisa kembali pulih dan sejahtera,” ujarnya.