Pembentukan Satgas Bencana Dinilai Jadi Cara DPR Redam Isu Negatif Pemulihan Sumatra

Ringkasan Berita:

• Pembentukan Satgas DPR RI membentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana di Aceh dan wilayah Sumatra terdampak, dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
• Langkah ini dinilai sebagai keputusan politik strategis untuk memperkuat peran negara dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.
• Satgas hadir untuk memberi optimisme masyarakat, meredam isu negatif penanganan bencana, serta menunjukkan perubahan pendekatan DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pemulihan Pascabencana di Aceh dan wilayah terdampak lainnya.

Pembentukan Satgas ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat koordinasi yang digelar di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sekaligus Koordinator Nasional Gerakan Muda Pembaharu, Muhammad Natsir, menilai pembentukan satgas ini bagian dari keputusan politik strategis negara. 

"Ini bukan langkah simbolik. DPR turun tangan langsung memimpin percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera," kata Natsir kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Menurutnya kehadiran DPR di Aceh memberi optimisme psikologis masyarakat terdampak bencana Sumatra, sekaligus upaya meredam sejumlah isu negatif penanganan bencana oleh pemerintah. 

Ia menilai pembentukan Satgas DPR RI menjadi tanda perubahan pendekatan penanganan bencana yang lebih tegas.

DPR tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi mengambil peran aktif untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif.

“Kehadiran DPR RI di Sumatra memperkuat kerja pemerintah. Ini bentuk tanggung jawab negara yang dijalankan secara menyeluruh, dari eksekutif hingga legislatif,” ujarnya.

Agenda prioritas

Natsir menegaskan, percepatan pemulihan pascabencana menjadi agenda mendesak menjelang awal tahun 2026.

Stabilitas wilayah Sumatra, akan menentukan kelancaran realisasi program-program prioritas nasional pemerintah ke depan.

Namun KNPI mengingatkan adanya potensi pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan politik sempit melalui provokasi dan narasi adu domba.

Ia mengingatkan, kerja negara yang dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi harus dijaga agar tidak terganggu oleh kepentingan yang merusak solidaritas nasional.

"Bencana ini adalah ujian bagi bangsa. Cara negara merespons hari ini akan menentukan kekuatan Indonesia ke depan,” pungkasnya.

Terintegrasi