Prabowo Jelaskan Alasan Bencana Sumatera Tidak Berstatus Bencana Nasional

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena cakupannya hanya terjadi di 3 dari 38 provinsi.
• Pemerintah menilai masih mampu menanggulangi bencana tersebut, sehingga status nasional tidak diperlukan.
• Meski bukan bencana nasional, pemerintah tetap serius menangani dampaknya, dibuktikan dengan banyaknya menteri dan pejabat yang turun langsung ke lapangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan mengapa bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) tidak berstatus bencana nasional.

Menurut Presiden bencana tersebut cakupannya terjadi di tiga Provinsi dari total 38 provinsi yang ada di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Gubenur Aceh dan pejabat lainnya di Aceh Tamiang, Kamis, (1/1/2026).

"Jadi saudara-saudara masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain," Kata Presiden.

Selain itu menurut Presiden pemerintah masih mampu  menanggulangi bencana tersebut. Oleh karenanya, bencana yang terjadi pada akhir November 2024 tersebut tidak perlu dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional.

"Jadi, kalau sementara kita 3 provinsi ini kita sebagai, sebagai bangsa sebagai negara kita mampu menghadapi ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," katanya.

Meskipun bukan bencana nasional, kata Presiden bukan berarti pemerintah tidak serius dalam menanganinya.

Pemerintah, kata Prabowo, sekarang ini sangat serius dan salah satu indikatornya adalah banyaknya Menteri dan pejabat yang turun ke lapangan.

"Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah," katanya.

Dalam menangani bencana Sumatera kata Presiden, pemerintah mengerahkan segala sumber daya, termasuk anggaran yang jumlahnya cukup besar.

"Jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini," katanya.

Untuk diketahui pemerintah telah menyalurkan anggaran untuk penanganan  bencana Sumatera yang berasal dari sejumlah pos.

Di antaranya Rp268 miliar yang berasal dari dana kemasyarakatan Presiden disalurkan kepada 3 provinsi dan 52 kabupaten atau kota yang terdampak bencana Sumatera.

Selain itu Dana Tanggap Darurat atau Dana Siap Pakai (DSP) dan Cadangan Bencana sebesar Rp 1,6 triliun dari pagu anggaran Rp5 triliun pada 2025. Serta Rp250 miliar dari pagu Rp5 triliun pada 2026.

Kemudian ada pos APBN lainnya yang digunakan untuk rekonstruksi daerah terdampak, melalui relaksasi penyaluran TKD 2025 Rp 2,25 triliun dan pada 2026 Rp43,8 triliun.