Tanggapi Kritik terhadap Penanganan Bencana Sumatra, Prabowo: Kita Terima Walau Itu Fitnah

Ringkasan Berita:

• Upaya pemerintah dalam penanganan bencana banjir di Sumatra menuai berbagai kritik.
• Kritik-kritik tersebut berkisar pada penanganan awal, serta keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan status bencana nasional maupun menerima bantuan asing.
• Dalam tanggapannya, Presiden RI Prabowo Subianto mengaku, pemimpin dan pemerintah harus siap dihujat dan siap difitnah.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi sejumlah kritik yang ditujukan kepada pemerintah mengenai penanganan bencana di Sumatera.

Menurutnya, seorang pemimpin harus siap menerima kritik sebagai koreksi.

Mantan Menteri Pertahanan RI itu juga menyebut, sebagai pemimpin dirinya siap difitnah.

Namun, ia menyampaikan bahwa dirinya dan jajaran pemerintah tidak boleh terpengaruh dengan berbagai hujatan yang diterimanya. 

“Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah harus siap untuk dihujat, siap untuk difitnah. Tapi kita tidak boleh terpengaruh dan tidak boleh patah semangat,” kata Prabowo saat meninjau rumah hunian sementara (huntara) korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).

“Semua itu kita terima sebagai koreksi. Tidak apa-apa, walaupun itu fitnah. Kalau kita tahu, di hati kita, bahwa itu tidak benar, hal tersebut menjadi kewaspadaan bagi kita." 

Penanganan bencana di Sumatra sempat menuai kritik dari sejumlah pihak, mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi lingkungan, hingga aktivis.

Beberapa hal yang menjadi sorotan adalah:

1. Respons awal yang terkesan lambat, dengan banyak wilayah terisolasi berhari-hari tanpa bantuan memadai. Sehingga masyarakat harus berjuang mandiri, terlebih karena infrastruktur rusak sehingga distribusi bantuan logistik terhambat.
2. Penolakan status bencana nasional juga menuai kritikan tajam, sebab jumlah korban jiwa yang menembus lebih dari 1.000 orang dan masifnya kerusakan infrastruktur. Sejumlah pihak yang mendesak penetapan status bencana nasional di antaranya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), anggota DPR RI Dede Yusuf, serta Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). Terkait desakan ini, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengklaim, 
3. penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak awal telah dilakukan dengan skala nasional dalam konferensi pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025) lalu.
4. Keputusan pemerintah menolak bantuan asing juga dikritik karena dinilai bisa menghambat pemulihan dan penanganan pasca-bencana di Sumatra, terutama untuk wilayah yang terisolasi.
5. Pemerintah juga dikritik karena dinilai kurang fokus pada akar masalah dari banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra, di mana bencana tersebut bukan sekadar bencana alam, melainkan juga bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan, buntut dari deforestasi masif (lebih dari 1,4 juta hektar hutan hilang di tiga provinsi ini sejak 2016-2024 karena tambang, sawit, dan HTI, sebagaimana data dari WALHI). 
   Pemerintah mendapat kritik karena dinilai gagal menegakkan hukum lingkungan, evaluasi penggunaan lahan, dan pencegahan jangka panjang, sementara hanya berfokus pada respons darurat.
   Dalam rilis resmi Selasa (30/12/2025), Pusat Riset Perubahan Iklim Aceh (PRPIA) Universitas Syiah Kuala menerangkan, banjir bandang dan tanah longsor Sumatra pada akhir November 2025 tersebut harus dibaca sebagai peringatan keras tentang meningkatnya risiko bencana di tengah kombinasi cuaca ekstrem dan penurunan daya dukung ekosistem.

Apresiasi Penanganan Bencana Sumatra

Sebelumnya, pada Rabu (31/12/2025) kemarin, Prabowo menyampaikan apresiasi atas penanganan bencana di wilayah Sumatra Utara, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Baca juga: Prabowo Bantah Pemerintah Larang Bantuan Bencana: tapi Harus Tulus, Jangan Menagih di Kemudian Hari

Ia menyatakan, sebagian besar wilayah terdampak bencana di Sumatra Utara sudah mengalami perbaikan.

Prabowo juga menyebut, tidak ada desa yang terisolasi di wilayah Tapanuli Selatan.

“Juga di seluruh Sumatra Utara sebagian besar sudah mengalami perbaikan. Tadi gubernur melaporkan mungkin dari awalnya sekian puluh desa sekarang mungkin tinggal lima desa yang masih terputus,” kata Prabowo dalam sambutannya kepada warga penyintas bencana.

Prabowo juga telah meninjau pembangunan infrastruktur darurat, termasuk jembatan, yang berhasil diselesaikan dalam waktu singkat.

Ia pun menyatakan capaian tersebut sebagai hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak baik dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan masyarakat.