Titiek Soeharto Peringatkan 3 Kementerian soal Dampak Banjir Sumatera

Ringkasan Berita:

• Dampak serius bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera terhadap sektor pangan dan ekosistem disorot Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto
• Dalam rapat bersama tiga menteri, Titiek Soeharto  menekankan adanya tekanan ekologis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang jika dibiarkan akan mengancam keberlangsungan hidup para pelaku usaha di sektor terkait

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyoroti dampak serius bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera terhadap sektor pangan dan ekosistem. 

Hal tersebut diungkapkan Titiek Soeharto dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)  Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

“Bapak ibu yang kami hormati, bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan dampak yang sangat serius khususnya terhadap sektor pertanian perikanan dan kehutanan. Ribuan hektar lahan pertanian dan perikanan terdampak banjir sehingga produksi pangan terganggu dan mengalami penurunan produksi secara signifikan,” kata Titiek.

Selain kerugian ekonomi, Titiek menekankan adanya tekanan ekologis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang jika dibiarkan akan mengancam keberlangsungan hidup para pelaku usaha di sektor terkait.

“Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional, keberlanjutan mata pencaharian pelaku usaha sektor pertanian perikanan serta keseimbangan ekosistem lingkungan hidup,” lanjutnya.

Mengingat skala kerusakannya, legislator Partai Gerindra ini menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri oleh tiap kementerian, melainkan harus terintegrasi.

“Dan berorientasi pada pemulihan jangka pendek sekaligus penguatan ketahanan jangka menengah dan panjang,” tegasnya.

Dalam Raker tersebut, Komisi IV DPR meminta penjelasan komprehensif dari ketiga menteri terkait dengan empat poin utama yakni :

• Tanggap Darurat: Langkah pemulihan cepat yang sedang dilakukan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
• Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Strategi memulihkan produktivitas, memperbaiki infrastruktur rusak, dan menjaga sumber daya hutan.
• Koordinasi Lintas Sektoral: Dukungan anggaran dan kebijakan teknis antara pemerintah pusat dan daerah agar pemulihan tepat sasaran.
• Mitigasi Jangka Panjang: Langkah adaptasi melalui pengelolaan tata air, DAS, sistem peringatan dini, serta praktik usaha tani yang tahan terhadap perubahan iklim.

Titiek Soeharto mengatakan raker kali ini untuk memperoleh penjelasan secara komprehensif khususnya terkait langkah-langkah tanggal darurat dan pemulihan cepat, strategi rehabilitasi, koordinasi lintas kementerian, serta langkah-langkah mitigasi dan adaptasi ke depan guna mengurangi risiko bencana serupa.

Anggaran Bencana Sumatera

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan biaya pemulihan pascabencana di Sumatera diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 59,25 triliun.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR di Aceh, pada Selasa (30/12/2025).

"Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp 59,25 triliun," ujar Tito dalam rapat, Selasa.

Rinciannya, pemulihan pascabencana di Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 33,75 triliun. Lalu di Sumatera Utara membutuhkan Rp 12 triliun.

Sedangkan di Sumatera Barat, sebesar Rp 13,5 triliun dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana di provinsi tersebut.

Nantinya, pemulihan akan meliputi berbagai macam sarana infrastruktur, mulai dari kantor desa hingga sekolah yang hancur akibat bencana.