Pendidikan GOTAG
Komisi IV DPR
Berita
-
Anggota DPR Ini Sentil Rencana Pangan Dialihkan ke TNI: Ini Soal Kompetensi & Pengawasan Anggaran
DPR kritik rencana pangan ke TNI: petani terpinggirkan, anggaran rawan, militer masuk sawah—apa sebenarnya yang sedang digagas pemerintah?
-
HNSI Nilai Program 1.100 Desa Nelayan Bentuk Nyata Keberpihakan Presiden Prabowo kepada Rakyat
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menegaskan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah membangun 1.100 desa nelayan.
-
Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pemerintah Cermat Kelola Tata Niaga Beras Nasional
Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah menilai, berkurangnya pasokan beras premium di sejumlah ritel modern bisa menjadi peluang petani tradisional
-
Teknologi Pendidikan di Indonesia: Antara Efisiensi dan Ancaman Rasionalitas Teknologis
Pendidikan bermakna haruslah melampaui rasionalitas teknologis sempit menuju pembentukan manusia Indonesia yang utuh, kritis, dan berkarakter.
-
KPK Dalami Fakta Sidang Penerimaan THR dan Jam Tangan Mewah oleh Eks Ketua Komisi IV DPR dari SYL
KPK memastikan akan menindaklanjuti fakta sidang SYL mengenai penerimaan uang hingga jam tangan mewah oleh Ketua Komisi IV DPR RI.
-
Soroti Rendahnya Produktivitas Kakao, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Petani butuh teknologi pengolahan yang memadai untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan coklat sangat beragam.
-
Ratusan Merek Beras Oplosan Beredar, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tegas
Sebanyak 212 merek beras yang dijual ke masyarakat merupakan beras oplosan dan tidak memenuhi standar kualitas, mutu, serta volumenya.
-
Soal Beras Oplosan, Anggota DPR: Segera Dituntaskan, Jangan Berlarut-larut
Daniel mengingatkan bahwa penanganan yang lamban bisa memicu kepanikan di tengah masyarakat.
-
Rapat dengan Komisi IV DPR, Mentan Lapor Perkembangan Penanganan Beras Oplosan
Dia menyoroti perbedaan mencolok antara harga di tingkat petani atau penggilingan yang menurun, dengan harga di tingkat konsumen yang meningkat.
-
Anggota Komisi IV DPR: Hampir 25 Persen Beras di Pasar Diduga Oplosan
Dia menyesalkan praktik curang yang dilakukan oleh oknum perusahaan dalam menjual beras berkualitas rendah dengan label premium.
-
Percepat Swasembada Pangan, Komisi IV DPR Sebut Tak Bisa Dikerjakan Hanya Satu Kementerian Saja
Tantangan Indonesia ke depan untuk mencapai swasembada pangan akan semakin berat, salah satu kendalanya adalah berkurangnya lahan pertanian.
-
Pimpinan Komisi IV DPR Cecar Menteri Trenggono soal Marak Jual Beli Pulau Secara Online
Ia mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menelusuri legalitas atas kepemilikan dan pemasaran pulau-pulau tersebut di situs luar negeri.
-
Komisi IV DPR Minta Produktivitas Sawit Digenjot untuk Dukung Program Mandatori B40
Kebijakan mandatory B35 ke B40 dan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sangat relevan dikaitkan dengan kondisi geopolitik global.
-
Sepasang Anak Harimau Langka Sumatera Lahir, Ketua Komisi IV DPR Beri Nama Rizki dan Lestari
Sepasang anak Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang lahir di Lembaga Konservasi Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi.
-
Ketua Komisi IV DPR Minta Budidaya Sawah Pokok Murah Bisa Dikembangkan di Banyak Wilayah Tanah Air
Titiek mengungkapkan, sistem budidaya padi Sawah Pokok Murah menunjukkan petani Indonesia cerdas karena mampu membuat terobosan pertanian unggul
-
Pernah Terungkap di Sidang, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang dan Jam Tangan dari SYL ke Sudin
KPK mendalami aliran uang dan jam tangan dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) kepada Ketua Komisi IV DPR RI periode 2019-2024 Sudin
-
DPR: Pencabutan IUP Nikel Raja Ampat Jadi Momentum Evaluasi Aktivitas Tambang di Pulau-Pulau Kecil
Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus, menilai polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya harus menjadi momentum evaluasi pemerintah.
-
Komisi IV DPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Kemhut dan Polri Atasi Perambahan Hutan
Kesigapan Satgas Penanggulangan Perambahan Hutan (PPH) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menangani kasus perambahan.
-
Pemerintah Tak Boleh Pilih Kasih, DPR Minta Izin Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Dicabut Juga
Namun, ia mengingatkan agar kepentingan ekonomi jangka pendek tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan warisan alam nasional.
-
Anggota Komisi IV DPR: Penambangan Nikel di Raja Ampat Abai soal Status Kawasan Konservasi
Menurutnya, kawasan tersebut seharusnya ‘suci’ dari berbagai aktivitas yang sifatnya destruktif mulai dari dampak ringan, sedang, dan berat.
