Polri Bentuk Direktorat PPA-PPO di Polda-Polres, Lemkapi: Langkah Strategis Lindungi Perempuan-Anak

Ringkasan Berita:

• Lemkapi dukung komitmen Kapolri meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak
• Perlu ada perbedaan pelayanan khusus terhadap anak dan wanita yang jadi korban kekerasan
• Direktorat PPA-PPO  sangat strategis dan memiliki peran penting

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mendukung langkah Polri membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda dan 22 Polres.

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini menilai komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan meningkatkan optimalisasi pelayanan dan perlindungan terbaik untuk seluruh perempuan dan anak atau kelompok rentan menjadi korban kekerasan.

"Kita mendukung komitmen Kapolri dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak," kata Edi Hasibuan di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menurut mantan anggota Kompolnas ini, berdasarkan hasil penelitian Lemkapi banyak warga yang jadi korban kekerasan takut atau enggan melapor kepada polisi dengan berbagai alasan.

Untuk itu, Edi Hasibuan berharap pelayanan satuan kerja baru yang diluncurkan Kapolri bisa memberikan pelayanan yang beda dengan pelayanan lainnya untuk memberi kenyamanan agar korban tidak merasa ketakutan saat melapor.

"Kita usulkan perlu ada perbedaan pelayanan khusus terhadap anak dan wanita yang jadi korban kekerasan mulai dari melapor, diperiksa, hingga proses di pengadilan," kata dia.

Menurut Edi Hasibuan, pembentukan Direktorat PPA-PPO  sangat strategis dan memiliki peran penting mengingat tingginya harapan masyarakat terhadap Polri.

"Kita melihat Kapolri terus melakukan berbagai terobosan baru untuk peningkatan pelayanan Polri di tengah masyarakat," ucap Edi.

Polri Bentuk Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres

Polri bersama sejumlah kementerian terkait meluncurkan pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) pada 11 Polda dan 22 Polres di seluruh Indonesia.

Peluncuran direktorat baru ini dilakukan di Aula lantai 9 Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Dalam peluncuran tersebut turut hadir Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, dan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

"Hari ini kita launching 11 Polda dan 22 Polres untuk dibentuk Direktorat PPA dan PPO tingkat Polda dan Polres," kata Kapolri dalam konferensi pers.

Kapolri berharap pembentukan Direktorat PPA dan PPO dapat menuntaskan permasalahan kasus tersebut, termasuk fenomena puncak gunung es atau hanya sebagian kecil perkara yang terungkap.

Ia mengatakan selama ini banyak terjadi di lapangan para korban tidak berani melaporkan peristiwa tindak pidana yang mereka alami.