Prabowo Gercep Setuju Gabung Board of Peace, Pakar Ungkap Ada Hal yang Harus Diwaspadai

Ringkasan Berita:

• Presiden RI Prabowo Subianto tidak perlu waktu lama untuk memutuskan bergabung dengan Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
• Hal ini mendapat tanggapan dari Pakar Hubungan Internasional UNPAD, Teuku Rezasyah.
• Menurut Teuku, meski keputusan Prabowo masih patut diapresiasi, ada hal yang harus diwaspadai, yakni Indonesia berpotensi menjadi bagian dari struktur internasional bentukan AS yang juga berpotensi berlawanan dengan hukum internasional atau PBB.

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (UNPAD), Teuku Rezasyah, menyoroti cepatnya Presiden RI Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) Charter atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Adapun Board of Peace resmi diluncurkan dalam sebuah seremoni di sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Prabowo menjadi satu di antara sejumlah pemimpin negara yang menandatangani lembaga yang bertujuan untuk mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, merekonstruksi Gaza, serta memajukan perdamaian yang adil dan berlandaskan hukum internasional itu.

Dengan ditandatanganinya Board of Peace yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump, maka Indonesia juga masuk sejajar dengan Israel sebagai anggota lembaga ini.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono mengungkap, Prabowo tidak perlu waktu lama untuk memutuskan bergabung dengan Board of Peace.

Meski begitu, Sugiono menegaskan bahwa keputusan itu tetap mempertimbangkan banyak hal.

"Terus terang saja perlu disampaikan bahwa prosesnya ini juga agak cepat. Dalam beberapa hari yang lalu, penandatanganan piagam ini dilakukan dan Bapak Presiden memutuskan Indonesia untuk bergabung dengan berbagai pertimbangan," kata Sugiono, dikutip dari YouTube Sekretariat Negara, Sabtu (24/1/2026).

Sugiono menilai, Indonesia perlu bergabung karena Board of Peace dinilai sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya di Palestina. 

"Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina," ucap Sugiono.

"Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalamnya."

Kemudian, Sugiono meyakini bahwa Board of Peace ini merupakan sebuah langkah yang konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus terciptanya Solusi Dua Negara atau Two-State Solution.

Baca juga: Board of Peace Gaza, Dino Patti Djalal: Menlu RI Sugiono Terlalu Normatif untuk Isu Kontroversial

"Tentu saja kehadiran semua negara-negara di dalam Board of Peace tersebut untuk bisa terus mengawal, kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tetap tercapainya solusi dua negara," jelas Menteri Luar Negeri RI pertama yang ditunjuk dari kalangan partai politik itu.

Kata Pakar: Patut Dihargai, tapi Cepatnya Keputusan Bergabung Harus Diwaspadai

Teuku Rezasyah yang menguasai bidang diplomasi, kebijakan luar negeri, kajian perbatasan, hingga isu Eropa, Asia Pasifik, dan China ini menilai, keputusan Prabowo gabung Board of Peace sejatinya layak dihargai.

Sebab, menurutnya, keputusan tersebut pasti diambil dengan sejumlah pertimbangan rasional.

"Saya pikir secara konstitusional, masyarakat Indonesia patut menghargai keputusan yang telah dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto," jelas Teuku Rezasyah, dalam program Kompas Petang, Senin (25/1/2026).

"Karena keputusan ini tentunya dibuat berdasarkan pertimbangan rasional dengan memperhatikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan nasional Indonesia dan sejalan dengan tujuan pendirian Republik Indonesia, yakni untuk turut mendukung perdamaian dunia."

"Terutama sekali, menjadikan Indonesia sebagai penyeimbang dalam keanggotaan Board of Peace yang berhasil menghimpun banyak anggota dari berbagai benua sekaligus."

Akan tetapi, menurut Teuku Rezasyah, keputusan Prabowo yang begitu cepat menerima undangan Donald Trump untuk bergabung dengan Board of Peace jelas mengejutkan bagi masyarakat Indonesia.

Sebab, masyarakat Indonesia sudah vokal menyuarakan dukungan untuk Palestina.

Selain itu, Indonesia seharusnya dituntut untuk konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri bebas aktif, yang tidak memihak blok kekuatan dunia mana pun sekaligus aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.

"Namun, mengingat undangan Presiden Trump diberikan dalam waktu yang sangat singkat, pada saat yang sama suasana kebatinan Indonesia adalah sangat peka atas nasib masyarakat Palestina yang semakin buruk, disertai untuk keharusan mampu menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif secara konsisten dan benar, tentunya, saya rasa jawaban Presiden Indonesia itu sangat cepat dan ini mengagetkan Indonesia," tutur Teuku Rezasyah.

Menurutnya, seharusnya Pemerintah Indonesia bisa meniru langkah sejumlah negara di Eropa yang sudah tegas menolak bergabung dengan lembaga tersebut.

Hal itu, kata Teuku Rezasyah, disebabkan adanya rekam jejak Amerika Serikat yang sudah berkali-kali melanggar hukum internasional.

"Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia sebenarnya dapat mempertimbangkan pemikiran beberapa negara Uni Eropa yang menolak keanggotaan dalam Board of Peace ini, karena mereka menghawatirkan perilaku Amerika Serikat yang seringki mengingkari hukum internasional," ucap Teuku Rezasyah.

Tanggung Jawab Moral

Teuku Rezasyah menyebut, pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menjelaskan keputusan bergabung dengan Board of Peace kepada rakyat Indonesia.

Apalagi, Indonesia sudah mendapat mandat untuk mendukung berdirinya negara Palestina dalam pertemuan terbuka tingkat menteri antara negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) akan digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 18 Oktober 2023 lalu, tak lama setelah eskalasi serangan Israel meningkat pada 7 Oktober 2023.

"Jadi dalam hal ini seyogianya, terdapat tanggung jawab moral bagi pemerintah untuk terlebih dahulu menjelaskan kebijakan yang dibuatnya tersebut pada rakyat Indonesia," tutur Teuku Rezasyah.

"Mengingat pemerintah telah terlebih dahulu menerima amanah yang sama dari Organisasi Konferensi Islam [sekarang Organisasi Kerja Sama Islam, red] dan Liga Arab pada tanggal 18 Oktober, dua tahun silam untuk secara bersungguh-sungguh membangun kerangka bagi berdirinya sebuah negara Palestina."

"Amanah tersebut belum terselesaikan oleh Indonesia dan juga belum diselesaikan oleh negara-negara kunci OKI dan Liga Arab, seperti Turki dan Arab Saudi."

Teuku Rezasyah juga mengungkap, ada satu hal yang harus diwaspadai di balik keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace.

Yakni, Indonesia berpotensi menjadi bagian dari struktur baru bentukan Amerika Serikat yang kemungkinan justru bertentangan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum Internasional.

"Jadi mengingat keputusan presiden ini sudah mengikat adanya, hendaknya diwaspadai jika Indonesia berpotensi menjadi bagian dari sebuah struktur internasional baru pimpinan Amerika Serikat yang memiliki potensi berseberangan dengan perserikatan bangsa-bangsa dan hukum internasional." tandas Teuku Rezasyah.

(Tribunnews.com/Rizki A.)