Anggota Komisi VIII DPR RI Dorong BNPB Buat Integrasi Data Kebencanaan Nasional Berbasis Real-Time

Ringkasan Berita:

• DPR mendorong BNPB membuat sistem integrasi data kebencanaan nasional berbasis real-time sebagai kunci utama percepatan dan ketepatan penanganan bencana di Indonesia.
• Integrasi data dinilai krusial untuk memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif serta mencegah simpang siur data yang selama ini menghambat respons di lapangan.
• Lemahnya integrasi data membuat penanganan bencana sering tidak optimal karena informasi korban, kebutuhan logistik tidak seragam.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membuat sistem integrasi data kebencanaan nasional berbasis real-time sebagai kunci utama percepatan dan ketepatan penanganan bencana di Indonesia.

Integrasi data dinilai krusial untuk memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif serta mencegah simpang siur data yang selama ini kerap menghambat respons di lapangan.

“Koordinasi yang paling penting adalah integrasi data bencana. Penanganan bencana itu butuh waktu dan membutuhkan integrasi data bencana secara real time,” kata Muhamad Abdul Azis Sefudin saat dihubungi.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini menilai lemahnya integrasi data membuat penanganan bencana sering tidak optimal karena informasi korban, kebutuhan logistik, hingga kondisi wilayah terdampak tidak seragam antar lembaga. Padahal, data BNPB menjadi rujukan utama bagi kementerian dan lembaga lain untuk bergerak cepat dalam situasi darurat.

“Banyak sekali data yang simpang siur. Ini perlu dorongan penguatan integrasi data, karena data dari BNPB mencakup kewenangan kementerian lain agar bisa bergerak,” ujar Azis.

Politisi muda PDI Perjuangan ini juga menyoroti persoalan anggaran, khususnya pada pos pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan dalam rencana anggaran 2026 yang disebutnya bernilai nol. Kondisi tersebut dinilai kontradiktif dengan kebutuhan penanganan bencana yang sangat bergantung pada ketersediaan data.

“Kalau kita lihat anggaran 2026, pusat data informasi komunikasi bencana itu nol. Padahal itu yang utama dalam penanganan bencana. Kalau datanya tidak ada anggarannya, bagaimana mengerjakannya, bagaimana penanganannya,” tegas Azis.

Lebih lanjut, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur - Kota Bogor) ini mengingatkan bahwa persoalan data bukan hanya soal teknis penanganan bencana, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak korban. Data yang tidak akurat berpotensi membuat korban terlewat dari pendataan dan akhirnya tidak menerima bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka.

“Jangan sampai ketika proses selesai, korban tidak didata dan tidak mendapatkan haknya. Kalau tidak dapat haknya, akhirnya mereka diabaikan,” pungkas Azis.