Dino Patti Djalal Sebut Board of Peace Sebuah Eksperimen Penting, tapi Punya Risiko Gagal Tinggi

"Kita jamin harus ada kekompakan dengan negara-negara Islam, dengan kata lain kalau leverage Indonesia tidak begitu besar, misalnya ya, akan lebih besar karena kita selalu menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam, antara Saudi, Turki, Mesir, Yordan dan lain sebagainya gitu," ucapnya.

Diketahui, selain Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, tujuh negara mayoritas Islam lain yang juga gabung BoP adalah Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Dino juga mengatakan, Prabowo bergabung BoP ini dengan sangat hati-hati dan tidak akan ragu untuk keluar dari BoP jika tidak sejalan dengan prinsip Indonesia dalam memperjuangkan hak Palestina.

"Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi foreign policy community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita. Ini berkali-kali beliau (Prabowo) tekankan, beliau tidak akan ragu ya," tegas Dino.

Adapun, BoP resmi diluncurkan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Lembaga yang dibentuk oleh Trump ini bertujuan untuk mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, memantau proses stabilisasi dan rehabilitasi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil berdasarkan hukum internasional.

Dewan eksekutif organisasi yang akan dipimpin langsung oleh Trump ini beranggotakan sejumlah tokoh penting dunia yang anggota disebut-sebut diwajibkan membayar iuran sekitar Rp16 triliun hingga Rp17 triliun untuk menjadi anggota tetap. 

Baca juga: Jusuf Hamka Dukung Keanggotaan RI di BoP: Biarkan Pemerintah Menjalankan Strateginya

Jika tidak, negara yang bergabung tetap bisa menjadi anggota selama tiga tahun.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono pun mengungkapkan, dalam hal ini Pemerintah Indonesia ikut membayar iuran sukarelanya.

Sementara Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa iuran keanggotaan Indonesia dalam BoP akan dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Ya nanti selalu lewat Kemenhan, kan. Pasti selalu lewat Kemenhan," ujar Purbaya usai menghadiri acara IBC Indonesia Economic Summit 2026, dikutip pada Kamis.

Purbaya enggan menyebut iuran tersebut akan memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah akan melihat kondisi anggaran secara menyeluruh dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

"Nanti kita lihat. Kalau nggak cukup ya kita realokasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggaran nya tetap prudent," jelas Purbaya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Nitis)