Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, Waketum Golkar: Bukan Langkah Spontan Tapi Konstitusional

Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, Waketum Golkar: Bukan Langkah Spontan, Tapi Konstitusional

Chaerul Umam/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dinilai sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham, menyusul munculnya pro dan kontra di ruang publik.

Baca juga: Prabowo Terlanjur Gabung Board of Peace, Dino Patti Djalal: Waspadai Trump dan Israel

Idrus menilai, langkah Presiden Prabowo bukan keputusan reaktif, melainkan hasil pertimbangan strategis yang matang dan berakar kuat pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

“Ketua Umum Golkar, Bung Bahlil Lahadalia, meyakini Presiden Prabowo sudah masak berpikir. Ini bukan langkah spontan tetapi keputusan konstitusional yang dijalankan dengan penuh kesadaran,” kata Idrus, kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).

Idrus menegaskan, komitmen Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina dan mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza merupakan mandat langsung Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

“Politik luar negeri Indonesia itu tidak netral pasif. Dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 jelas ditegaskan bahwa Indonesia berpihak pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia,” ujar Idrus.

Idrus menilai kebijakan multi-alignment yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah konstelasi geopolitik global yang semakin kompleks dan dinamis. 

Menurutnya, bebas aktif bukan berarti menjauh dari forum internasional, melainkan terlibat secara aktif tanpa kehilangan prinsip.

“Bebas aktif itu mengalir, tapi tidak hanyut. Indonesia bisa masuk ke berbagai forum internasional, berdialog dengan semua pihak, namun tetap berpegang pada Pancasila dan kepentingan nasional,” ucapnya.

Terkait kekhawatiran kalau Dewan Perdamaian berpotensi didominasi kepentingan Amerika Serikat, Idrus menepis anggapan tersebut. 

Dia menilai justru kehadiran Indonesia dibutuhkan sebagai kekuatan moral dan penyeimbang agar suara dunia Islam, termasuk aspirasi kemerdekaan Palestina, tidak tersingkir dari proses pengambilan keputusan.

“Tanpa keterlibatan aktif, Indonesia justru berisiko terisolasi dari proses yang akan menentukan masa depan Palestina. Kehadiran kita memastikan isu kemanusiaan dan solusi dua negara tetap menjadi agenda utama,” katanya.

Merujuk pada isi piagam, Dewan Perdamaian ini merupakan organisasi internasional yang dirancang untuk “mengamankan perdamaian abadi di semua wilayah yang terancam konflik.” 

Isi piagam tidak menyebutkan secara spesifik Gaza atau Israel namun menyertakan 20 Poin Rencana Perdamaian Gaza, yang mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera, perlindungan warga sipil, hingga rekonstruksi pascakonflik. Presiden Prabowo secara resmi menandatangani Piagam BoP di Davos pada 22 Januari 2026.

Idrus menilai Indonesia berpeluang memainkan peran kualitatif sebagai bagian dari blok penyeimbang bersama sejumlah negara Muslim berpengaruh seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar.

“Indonesia berpotensi menjadi balancing power agar Dewan Perdamaian Gaza tidak bergerak secara monolog satu blok, tetapi mempertimbangkan keadilan dan aspirasi rakyat Palestina,” katanya.

Idrus menambahkan, langkah Presiden Prabowo sejalan dengan rekam jejak diplomasi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara di berbagai forum internasional, mendorong gencatan senjata, serta memperjuangkan akses bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.

“Bergabung dengan BoP adalah bentuk keberanian politik. Ini menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar jargon, tetapi diterjemahkan secara konkret untuk membentuk perdamaian dunia,” kata Idrus.

Indonesia Gabung Dewan Perdamaian 

Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Amerika Serikat. Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung dalam forum tersebut dan berdiri sejajar dengan sejumlah pemimpin dunia saat peresmian keanggotaan diumumkan.

Momen itu ditandai dengan interaksi langsung antara Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya berjabat tangan di atas panggung utama dengan latar biru bertuliskan “Board of Peace”.

Namun dalam pidato tersebut, Trump tidak secara spesifik menyinggung isu Palestina maupun konflik di Timur Tengah.

Padahal, isu Palestina kerap menjadi perhatian dalam berbagai forum internasional termasuk Indonesia.

Bahkan sebelum pidato Trump, sejumlah pemimpin dunia sudah memaparkan pembangunan kembali Gaza, Palestina, usai dibombardir oleh Israel. Termasuk, jaminan keamanan maupun langkah bantuan krisis kemanusiaan yang masih dialami di Gaza.

Dalam pidatonya, Trump hanya menegaskan bahwa Dewan Perdamaian merupakan proyek besar yang menurutnya sangat bisa dilakukan dan akan menjadi forum yang berdampak nyata.

“Ketika kami benar-benar terlibat dalam proyek ini, dan ini adalah proyek yang besar, tapi sangat bisa dilakukan,” kata Trump.

Ia menyebut Amerika Serikat berada di belakang inisiatif tersebut. Namun, Trump tidak menyinggung proyek besar yang akan dilakukan dalam dewan perdamaian yang dibuat AS tersebut.

“Sejauh menyangkut Amerika Serikat, kami mendukungnya (berada di belakangnya). Dan Amerika Serikat tidak pernah sekuat ini, tidak pernah lebih besar, lebih baik,” ujarnya.

Trump juga mengatakan banyak pihak yang ingin bergabung dalam Dewan Perdamaian karena forum itu dinilai penting.

“Kami memiliki banyak orang lain yang telah mendaftar dan mereka semua ingin menjadi anggota Dewan Perdamaian karena ini benar-benar akan menjadi penting. Ini tidak akan membuang-buang waktu. Hal ini akan terjadi. Dan ini sudah terjadi,” tandasnya.

Selain Indonesia, negara yang tergabung dalam dewan perdamaian buatan AS yaitu Pakistan, Mesir, Jordania, Uni Emirate Arab, Turki, Saudi Arabia dan Qatar. Selain itu, ada pula Bahrain, Morocco, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Kazakhtan, Kosovo, Mongolia hingga Paraguay.

--