Dave Laksono Nilai Peran Indonesia di Board of Peace Bukan Sekadar Simbol

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi I DPR RI RI, Dave Laksono, merespons soal Presiden Prabowo Subianto yang bertemu sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Merdeka
• Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan
• Salah satu agenda strategis yang mengemuka adalah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, forum internasional yang dibentuk untuk mendorong perdamaian dan rekonstruksi Gaza

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI RI, Dave Laksono, merespons soal Presiden Prabowo Subianto yang bertemu sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Merdeka.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Baca juga: Eks Wamenlu Deg-degan Bahas BoP dengan Prabowo: Ada Image Pak Presiden Suka Marah Kalau Dikritik

Salah satu agenda strategis yang mengemuka adalah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, forum internasional yang dibentuk untuk mendorong perdamaian dan rekonstruksi Gaza.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Dave pun menyatakan dukungan penuh terhadap peran aktif Indonesia di forum internasional tersebut.

Baca juga: Pesimis, Dino Patti Djalal Prediksi Nasib Board of Peace di Ujung Tanduk

“Langkah Presiden Prabowo adalah wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia. Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).

Legislator Golkar itu mengatakan, keberadaan Indonesia dalam Board of Peace bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari strategi diplomasi yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza.

Dia menegaskan bahwa langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia Islam sekaligus menunjukkan konsistensi solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” kata fia.

Terkait mekanisme keanggotaan Board of Peace, Dave menjelaskan bahwa terdapat alokasi dana rekonstruksi Gaza sebesar US$ 1 miliar, namun kontribusi tersebut bersifat tidak wajib. 

Negara yang membayar akan menjadi anggota tetap, sementara negara yang tidak membayar hanya memiliki masa keanggotaan selama tiga tahun.

“Saat ini, Indonesia belum membayar,” ungkap Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 tersebut.

Baca juga: Indonesia Gabung Board of Peace, Sekjen PDIP Hasto: Kalau Bung Karno Masih Ada Tidak Begini

Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Board of Peace tidak bersifat permanen.

Pemerintah, dikata lkan Dave, tetap memiliki ruang untuk mengevaluasi keterlibatan Indonesia jika arah kebijakan forum tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama perdamaian.

“Sikap adaptif ini adalah bentuk diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional, namun di sisi lain sekaligus memperkuat peran globalnya," kata dia.