SBY soal Board of Peace: Ada Relasi Kuasa Lebih Dominan, Cenderung Jadi PBB Versi Anyar

Ringkasan Berita:

• SBY menilai, Board of Peace yang diinisiasi Donald Trump memiliki kecenderungan menggantikan peran PBB, tetapi dengan relasi kuasa yang lebih dominan.
• PBB punya 5 negara dengan hak veto, sedangkan Board of Peace hanya punya 1 Ketua yang memiliki hak veto, yakni Donald Trump.
• Di Board of Peace, Donald Trump sebagai pemegang kuasa terbesar tunggal punya kendali mutlak yang bisa mengatur agenda global, termasuk di Palestina dan konflik lainnya.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, Board of Peace (BoP) Charter atau Piagam Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memiliki kecenderungan menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebab, ada relasi kuasa yang signifikan dimiliki Board of Peace, karena Donald Trump bertindak sebagai Chairman atau Ketua yang bersifat inaugural sekaligus tanpa batas waktu yang jelas, sehingga sangat mendominasi.

Relasi kuasa sendiri merupakan hubungan atau interaksi antara individu, kelompok, atau institusi, di mana satu pihak memiliki kemampuan untuk memengaruhi, mengendalikan, atau menentukan perilaku, pilihan, atau nasib pihak lain — meskipun pengaruh itu tidak selalu terlihat secara langsung atau disadari.

Menurut SBY, Board of Peace seolah menjadi PBB versi anyar.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2025-2030 tersebut dalam podcast atau siniar Endgame 254 (SBY Membaca Catur Politik Dunia) bersama investor sekaligus politisi Gita Wirjawan yang diunggah di kanal YouTube Gita Wirjawan, Rabu (11/2/2026).

"Your question is about 'Apa sih Board of Peace itu?' Ya... Saya pernah bertugas di PBB sebagai peacekeeper di Bosnia dulu. So, I know Perserikatan Bangsa-Bangsa, gitu," kata SBY.

"Nah, ini kalau saya lihat konstruksinya, boleh dikatakan power relations antara Trump dengan yang lain itu betul-betul New United Nations, kalau arahnya ingin mengganti existing United Nations."

Namun, SBY memandang, kecenderungan Board of Peace mengarah ke menggantikan peran PBB, tetapi dengan relasi kuasa yang lebih dominan.

Menurutnya, PBB yang memiliki lima negara dengan hak veto saja masih memiliki banyak kelemahan; ada berbagai upaya reformasi organisasi tersebut yang gagal karena diveto.

Adapun lima negara yang memiliki hak veto di PBB adalah Inggris, Prancis, China, Rusia, dan Amerika Serikat. 

Sementara, Board of Peace hanya memiliki satu orang, yakni Chairman Donald Trump, yang menjadi pusat kontrol terakhir dan punya hak veto pribadi, di mana semua keputusan anggota Dewan Perdamaian harus disetujui oleh Presiden AS ke-47 itu.

Baca juga: Dino Patti Djalal Kritik Iuran Board of Peace: Rp17 Triliun Setara Pajak 2 Juta Rakyat

Kata SBY, harus dipahami betul bahwa di Board of Peace, ada Donald Trump sebagai pemegang kuasa terbesar tunggal punya kendali mutlak yang bisa mengatur agenda global, termasuk di Palestina dan konflik lainnya.

"Nah, padahal United Nations yang ada sekarang pun banyak kelemahannya," ucap SBY.

"Kita ingin mereformasi dari dulu enggak berhasil, gagal. Karena dominasi pemegang hak veto itu. Dulu lima hak veto saja tidak mudah untuk kita goyang, gitu ya. Mereka terlalu kuat dan semua di-veto."

"Nah, sekarang kalau Board of Peace belum membaca secara utuh, katanya itu the leader is Donald Trump. Lima saja susah, [apalagi] satu orang, gitu ya. Itu harus dipahami betul."