Rabu, 6 Mei 2026

Target Pertumbuhan Ekonomi, DEN Soroti Strategi Penguatan Industri Tembakau

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyampaikan komitmennya memperkuat arah kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat

Tayang:
Tribunnews/Taufik Ismail
PERTUMBUHAN EKONOMI - Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (7/1/2025). Dirinya menyampaikan komitmen memperkuat arah kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil serta memberdayakan berbagai industri dalam negeri.  
Ringkasan Berita:
  • DEN dorong kebijakan ekonomi pro-rakyat dan lindungi industri strategis
  • IHT dinilai berkontribusi besar bagi ekonomi dan lapangan kerja
  • Sejalan dengan target Prabowonomics

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menyampaikan komitmennya memperkuat arah kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil serta memberdayakan berbagai industri dalam negeri. 

Salah satunya dengan menjaga industri tembakau sebagai salah satu sektor strategis yang berpengaruh terhadap pemasukan negara.

“Kita harus melindungi kepentingan nasional, jadi apapun interaksi kita dengan global dan internasional pasti yang harus dikedepankan adalah kepentingan nasional,” ujar Elka Pangestu, Kamis (12/2/2026).

Industri Hasil Tembakau (IHT) diharapkan menjadi salah satu sektor yang dapat mendongkrak target pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan fokus utama pemerintah melalui peningkatan daya saing industri nasional. 

Menurutnya, selama ini IHT menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. 

Hal ini tak lepas dari perannya sebagai sumber pendapatan bagi petani, sektor padat karya yang menyediakan jutaan lapangan kerja, hingga kontributor utama pendapatan negara dari cukai.


Di tengah kondisi yang tidak stabil saat ini, kata dia, pemerintah diimbau untuk tidak menekan industri hasil tembakau di dalam negeri. 

Berkaca dari kasus sebelumnya, Amerika Serikat (AS) pernah melakukan tekanan terhadap industri hasil tembakau nasional dan melanggar azas yang paling fundamental di World Trade Organization (WTO), yaitu diskriminasi. 

"Waktu itu AS melarang ekspor tembakau dari Indonesia dengan alasan kretek itu menciptakan rasa yang manis atau yang enak sehingga anak muda itu menjadi addicted kepada rokok,” terangnya.  

Sayangnya, larangan tersebut hanya berfokus pada kretek dan dinilai sebagai tindakan yang diskriminatif. 

Indonesia pun terus memperjuangkan kepentingan nasional dan mendorong industri tembakau, dimana berhasil melawan AS, lantaran negeri Paman Sam itu tak mampu membuktikan tudingannya.

“Buktikan bahwa cengkih itu lebih membuat anak muda addicted dibandingkan dengan menthol, mereka tidak bisa buktikan, karena harus ada pembuktikan setiap ada larangan. Akhirnya kita menang,” kata Elka Pangestu.

Diketahui, produktivitas industri tembakau di Indonesia tercatat meningkat signifikan dan masih berkontribusi terhadap pemasukan negara

Merujuk “Buku Outlook Komoditas Perkebunan Tembakau” yang dirilis Kementerian Pertanian (Kementan), dalam sepuluh tahun terakhir (2015 - 2024) produksi tembakau nasional menunjukkan tren positif dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,57% per tahun. 

Sementara, berdasarkan kesepakatan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pusdatin, produksi tembakau 2023 - 2027 diperkirakan mencapai 234.139 ton per tahun. 

Adapun ketersediaan tembakau di Indonesia untuk 2026 sampai dengan 2027 diproyeksi sebanyak 661.709 ton. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar dari sektor IHT terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menyebutkan Prabowonomics merupakan konsep ekonomi yang selama ini sudah dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Kebijakan ekonomi Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8?n penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis, seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi.

Oleh sebab itu, gagasan Prabowonomics dianggap sebagai jurus dalam menghadapi tantangan dan gejolak ekonomi global, sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. 

Selain itu, DEN juga turut menekankan pentingnya sinergi kebijakan pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan.

Baca juga: Kebijakan Penambahan Layer Cukai Rokok Dinilai Tidak Tepat, Ini Alasannya

Hal ini penting agar implementasi Prabowonomics dapat berjalan efektif juga merata di seluruh lapisan masyarakat. 

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved