Urai Tumpang Tindih PN dan PTUN, Kajian Ini Tawarkan Parameter Baru Sidangkan PMH Pemerintah

Kebijakan pemerintah itu harus dibuat dengan mempertimbangkan apakah dampaknya dapat menimbulkan risiko yang mengakibatkan kerugian pada hak perseorangan atau harta kekayaan warga masyarakat.

Eman mengusulkan agar pemerintah harus terlebih dahulu melakukan analisis dengan menggunakan parameter yang ditawarkan dalam disertasinya untuk menilai apakah kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan pemerintah yang ada saat ini atau yang akan dilakukan, akan menimbulkan risiko yang merugikan warga masyarakat dan kemudian melakukan mitigasi risiko tersebut sejak awal jika ada.

Sebagai profesional manajemen risiko hukum, Eman mengingatkan pemerintah agar berhati-hati jika kendali atas risiko tersebut hanya berada di pemerintah maka pemerintah harus bertanggung jawab secara mutlak atas perbuatannya yang mengakibatkan kerugian kepada warga masyarakat.

Pemerintah tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan seperti kebijakan atau peraturan terkait pembukaan lahan hutan, kebijakan makanan bergizi gratis atau kebijakan pembatasan kepada swasta pengelola bahan bakar minyak untuk mengimpor bahan bakar minyak, merupakan beberapa contoh kebijakan pemerintah yang berpotensi dapat diterapkannya pertanggungjawaban pemerintah secara mutlak apabila akibat kebijakan tersebut kemudian berdampak pada timbulnya kerugian pada hak perseorangan atau harta kekayaan warga masyarakat.

Baca juga: Babak Akhir Sidang Hasto di MK, Pemerintah Tegaskan UU Tipikor Tidak Perlu Tafsir ‘Melawan Hukum’

Ke depan, Eman berharap gagasan hukum yang ia tawarkan dapat menjadi rujukan praktis bagi aparat penegak hukum, hakim, serta pembuat kebijakan dalam membangun sistem peradilan yang lebih konsisten, pasti, dan berkeadilan di Indonesia.