Dewan Perdamaian
Gabung BoP, Menlu Tegaskan RI Tak Perlu Bayar Iuran 1 Miliar Dolar AS
Menlu Sugiono mengatakan, Indonesia tak perlu membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS setelah bergabung dengan Board of Peace.
Ringkasan Berita:
- Menlu Sugiono mengatakan, Indonesia tak perlu membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS setelah bergabung dengan Board of Peace (BoP).
- Sugiono menjelaskan, iuran baru diberikan jika ingin menjadi anggota permanen Board of Peace.
- Ia juga menyebut, masing-masing negara yang tergabung di dalam Dewan Perdamaian mempunyai kontribusinya tersendiri.
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, Indonesia tak perlu membayar iuran sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp16,7 triliun setelah bergabung dengan Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian.
Hal itu disampaikan Sugiono di Washington DC, Amerika Serikat, pada Jumat, 20 Februari 2026.
"Dari awal saya bilang ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan. Tidak. Tapi kita sekarang sudah anggota enggak perlu bayar juga enggak apa-apa," ujar Sugiono, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (21/2/2026).
Sugiono menjelaskan, iuran baru diberikan jika ingin menjadi anggota permanen Board of Peace.
"Tapi kalau misalnya kemarin tuh kita mau jadi anggota permanen ada kontribusi 1 miliar (dolar AS) itu," ungkapnya.
Menurutnya, masing-masing negara yang tergabung di dalam Dewan Perdamaian mempunyai kontribusinya tersendiri.
"Ada yang uang, ada yang pasukan, ada yang orang per orang kirim ke rekening yang di World Bank kemarin itu," tutur Sugiono.
Pasukan TNI akan Dikirim ke Gaza
Sugiono juga menjelaskan perihal pengiriman 8.000 pasukan TNI ke Gaza, Palestina, untuk bergabung dengan International Stabilization Force (ISF) atau Pasukan Stabilisasi Internasional.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut, pengiriman pasukan TNI ke Gaza akan dilakukan secara bertahap.
"Saya kira bertahap karena tadi saya sampaikan tahapan yang ada di sana juga dibagi menjadi beberapa sektor," ujarnya.
Sugiono menyebut, total pasukan perdamaian yang dikirimkan ke sana mencapai 20.000 personel, tetapi belum ada detail penempatannya.
Baca juga: Menlu Sebut Pengiriman 8.000 Pasukan TNI ke Gaza Dilakukan Bertahap
"Detailnya belum, tapi kurang lebih nanti ada lima sektor. Diperkirakan total pasukan yang akan ada di sana adalah 20.000 atau mungkin lebih di seluruh sektor ini. Tapi ini merupakan sesuatu yang sifatnya progresif," ucapnya.
Pemerintah juga sudah mengungkapkan komitmennya untuk mengirimkan 8.000 pasukan TNI ke Gaza.
Kemudian, terkait timeline pengiriman pasukan akan segera disiapkan oleh Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian.
"Saya juga sempat menanyakan kira-kira kapan pasukan ini akan dikirim? Jawabannya secepatnya mereka akan siapkan timeline-nya," ungkapnya.
Sugiono menyatakan bahwa pasukan perdamaian akan ditempatkan di Rafah, tetapi dirinya belum mengetahui detailnya seperti apa.
"Mulainya dari situ (Rafah) katanya kemarin. Tapi nanti detailnya kan ada operasinya seperti apa, teaternya seperti apa," tuturnya.
Biaya Pengiriman Pasukan
Sugiono menyebut, biaya pengiriman pasukan akan menggunakan biaya kontribusi dan sudah menjadi komitmen berbagai negara yang tergabung di dalam Board of Peace.
"Jadi nanti masalah keuangan sejauh ini, itu seperti kemarin di Board of Peace itu juga ada beberapa yang komitmen untuk kontribusi baik private maupun negara itu juga akan digunakan untuk menopang semua operasional," ujar Sugiono.
Meski begitu, dirinya tak memungkiri bahwa Indonesia juga akan mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengirim pasukan tersebut.
"Tapi kita juga sebagai pengirim pasukan pasti mengeluarkan biaya," tutur Sugiono.
Ia juga menjelaskan sejumlah negara sudah menyampaikan sumbangan lain di luar kontribusi keanggotaan sebesar 1 miliar dolar AS.
Sembilan negara itu adalah Uni Emirat Arab (UEA), Maroko, Bahrain, Kazakhstan, Azerbaijan, Qatar, Uzbekistan, Kuwait, dan Arab Saudi.
Mereka sudah menyatakan komitmen kontribusi dengan total mencapai 7 miliar dolar AS.
Indonesia Jadi Wakil Komandan ISF
Terkait posisi Indonesia yang ditunjuk sebagai Wakil Komandan ISF, Sugiono pasukan Indonesia yang dikirimkan tidak untuk melakukan operasi militer maupun demiliterisasi.
Terpilihnya Indonesia menjadi Wakil Komandan ISF ini, menurut Sugiono, sebagai suatu penghormatan.
"Deputy commander operasi ini merupakan sesuatu penghormatan dan penghargaan lah terhadap track record Indonesia, kemudian reputasi prajurit-prajurit Indonesia di berbagai medan penjagaan perdamaian," katanya.
"Saya kira kedudukan ini juga akan bisa memfasilitasi apa yang menjadi tujuan dan niatan kita mengirimkan pasukan di ISF (mencapai perdamaian Palestina-Israel)," sambungnya.
Sugiono mengatakan bahwa Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF memiliki kesempatan untuk menyampaikan batasan pengerahan pasukan atau national caveat.
"National Caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ISF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demiliterisasi," tegas Sugiono.
Sugiono menjelaskan, tugas pasukan Indonesia di Gaza itu untuk menjalankan misi kemanusiaan dan menjaga masyarakat sipil.
"Tentu saja ada hal-hal yang sifatnya merupakan rule of engagement yang bisa kita lakukan sebagai pasukan, apabila kita diserang dalam rangka mempertahankan diri."
(Tribunnews.com/Deni/Rifqah)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.