Warga Jateng 'Geruduk' Instagram Ahmad Luthfi, Protes Pajak Naik Jalan Tetap Rusak

Mereka mempertanyakan transparansi penggunaan pajak serta prioritas anggaran daerah.

Jalan Rusak dan Tambal Sulam

Selain pajak, kondisi jalanan rusak menjadi sorotan utama.

Banyak warga mengeluhkan jalan berlubang yang disebut hanya ditambal sementara dan kembali rusak dalam waktu singkat.

Mereka berharap perbaikan dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.

"Coba cek di Kebumen, jalan banyak lubang-lubang cinta di sana. Sebagian ditambal tapi sudah pada mengelupas. Kalau pakai vendor coba kaya Jabar biar bagus nggak asal-asalan, Pak," tulis @puguh_sumbogo.

Imbas dari kritikan itu, Ahmad Luthfi diharapkan melakukan evaluasi kinerja.

Sebab, banyak warga yang merasa kurang puas akan aksi-aksi yang dilakukan Ahmad Luthfi sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah.

Hingga berita ini ditulis, unggahan tersebut masih dipenuhi respons warganet.

Gelombang Penolakan Bayar Pajak

Sepekan belakangan muncul gelombang penolakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah di media sosial. 

Gerakan ini muncul selepas warga menyadari terdapat pungutan pajak opsen PKB dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang masing-masing mencapai 16,6 persen dan 32 persen. 

Seorang warga Mijen Semarang, Musta, mengeluhkan pembayaran pajak motor Vario-nya tahun 2015 dikenakan pajak opsen sejak 2025. 

Awalnya, ia tak menyadari adanya pungutan pajak baru berupa opsen PKB.

Namun, setelah dicek, di lembaran STNK tertulis Opsen PKB mencapai Rp87.500. 

"Selepas tahu ada pajak opsen, saya jadi enggan bayar pajak. Nanti saja bayarnya menunggu program pemutihan," kata Musta, Kamis (12/2/2026) dikutip dari Tribun Jateng.

Ia berharap, Pemerintah Jawa Tengah menghapus pajak opsen.