Mabes Polri Respons Desakan Pembatasan Peran Brimob di Ranah Sipil: Terima Kasih Atas Masukannya

Ringkasan Berita:

• Irjen Jhonny Edison Isir menerangkan bahwa sejarah jejak kehadiran dan pengabdian Brimob Polri di tengah-tengah masyarakat sangat panjang
• BKO Brimob Polri juga kerap berfungsi sebagai penguatan dan pelapisan kepada satuan-satuan kewilayahan
• Polri mengapresiasi setiap masukan dan kritikan konstruktif dari setiap elemen masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri menanggapi perihal desakan agar peran satuan Brigade Mobile (Brimob) dibatasi di tengah masyarakat.

Desakan tersebut muncul dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur.

Hal itu menyusul kematian Siswa MTsN Malra Arianto Tawakal (14) yang diduga dipukul menggunakan helm oleh Bripda Masias Siahaya Anggota Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Maluku hingga meninggal dunia.

Merespons usulan itu, Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir menerangkan bahwa sejarah jejak kehadiran dan pengabdian Brimob Polri di tengah-tengah masyarakat sangat panjang. 

Menurutnya, Brimob hadir mulai dari penanganan tanggap darurat bencana alam seperti di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat yang masih dilakukan sampai sekarang.

Baca juga: Buntut Kasus Bripda Masias, Dankor Brimob Bakal Evaluasi Penanganan Tawuran hingga Balap Liar 

"Hingga kepada pelayanan dan perlindungan keselamatan masyarakat pada tahapan penghentian konflik sosial," ujar Irjen Johnny kepada wartawan Selasa (24/2/2026).

BKO Brimob Polri juga kerap berfungsi sebagai penguatan dan pelapisan kepada satuan-satuan kewilayahan khususnya Polres atau Polresta jajaran yang bertujuan memastikan perlindungan keamanan dan keselamatan masyarakat.

"Polri berterima kasih dan mengapresiasi setiap masukan dan kritikan konstruktif dari setiap elemen masyarakat," tegasnya.

Hal itu menjadi perhatian Polri sebagai institusi sipil yang terbuka di era demokrasi, supremasi sipil dengan nilai-nilai HAM, supremasi hukum, dan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Baca juga: Amnesty International Indonesia Sebut Reformasi Polri Isapan Jempol, Singgung Brimob Aniaya Pelajar

Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menjelaskan Brimob adalah pasukan spesial, pasukan khusus yang ditujukan untuk kepentingan khusus. 

Dia menilai Brimob sebaiknya tidak digunakan untuk menghadapi masyarakat, demonstran, atau menghadapi warga yang sedang melindungi tanah dan lingkungannya. 

"Tarik semua pasukan Brimob dari urusan-urusan dengan masyarakat. Ini bukan masalah Kamtibmas yang ditangani oleh Brimob," ucap Isnur.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga merespons adanya usulan pembatasan peran Brimob agar tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil.

Muzani menilai, usulan yang berkembang di publik harus mendapat perhatian dari pimpinan Polri.

"Saya kira apa yang diharapkan masyarakat perlu diperhatikan dengan baik karena itu adalah harapan yang juga memberi kebaikan kepada aparat kepolisian," kata Muzani, kepada wartawan, usai menghadiri bersilaturahmi sekaligus buka puasa bersama para santri di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta Barat, Minggu (22/2/2026).

Lebih lanjut, Muzani meyakini pimpinan Polri akan mengambil langkah yang tepat, baik untuk institusi kepolisian maupun penegakan hukum.

"Dan saya kira pimpinan polisi, pimpinan Polri akan mendengar, mempelajari pandangan-pandangan itu dengan baik, bijak, dan pada waktunya akan mengambil tindakan atau keputusan yang benar," ucapnya.

"Yang benar itu artinya baik untuk masyarakat, baik untuk penegakan hukum dan juga baik untuk kepolisian," imbuhnya.

Menurut Muzani, tidak sedikit kasus kekerasan yang melibatkan oknum anggota kepolisian.

Namun dia menegaskan peristiwa seperti itu harus menjadi pelajaran dan pembenahan institusi Polri ke depannya.

"Iya, saya kira hal-hal seperti itu kan sering kali terjadi dalam beberapa kasus penanganan hukum kita atau aparat kita. Saya kira itu harus menjadi pelajaran," pungkas Muzani.