Petinggi PBNU Hingga Ansor Hadiri Praperadilan Eks Menang Yaqut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Ringkasan Berita:

• Sejumlah petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Gerakan Pemuda (GP) Anshor menghadiri sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas
• Said Husni mangatakan bahwa ia hadir dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan tidak mewakili lembaganya tersebut.
• Selain Husni, terdapat beberapa petinggi PBNU dan GP Anshor lainnya yang turut hadir dalam sidang tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Gerakan Pemuda (GP) Anshor menghadiri sidang praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, salah satu yang hadir yakni Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni.

Baca juga: Eks Menag Yaqut Minta Hakim Nyatakan Penetapan Tersangka Dirinya oleh KPK Tidak Sah

Saat ditemui usai persidangan, Said Husni mangatakan bahwa ia hadir dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan tidak mewakili lembaganya tersebut.

"Ya saya datang hari ini menyaksikan sidang sebagai pribadi ya, saya tidak mewakili PBNU," ujar Said Husni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca juga: Audit BPK Rampung, Penahanan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Tunggu Putusan Praperadilan

Selain Husni, terdapat beberapa petinggi PBNU dan GP Anshor lainnya yang turut hadir dalam sidang tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun para tokoh PBNU dan Anshor yang hadir itu diantaranya Gus Irham, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PBNU Hasanuddin Ali, Ade Said Cipulus, Sekjen GP Ansor Rifqi A Al Mubaraq dan Ketua PW Ansor Kaltim Murjani.

Kemudian hadir pula Ketua PC Ansor Cirebon Ibnu Ubaidillah, Ketua PW Ansor Aceh Azwar A Ghani, Kasatkorwil DKI Tommy, Kasatkorwil Jabar Yudi dan 60 mantan petugas PPIH Arab Saudi tahun 2024.

Seperti diketahui dalam sidang praperadilan dengan agenda pembacaan permohonan itu, Yaqut melalui kuasa hukumnya Mellisa Anggraeni meminta agar hakim menyatakan penetapan tersangka dirinya di kasus korupsi kuota haji tidak sah.

"Menyatakan surat keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 88 tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang penetapan tersangka atas nama Yaqut Cholil Qoumas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Kuasa Hukum Yaqut, Mellisa Anggraeni saat bacakan permohonan praperadilan kliennya.

Selain itu menurut Mellisa, setidaknya terdapat tiga poin utama kliennya menggugat KPK atas penetapan tersangka tersebut.

Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP baru.

Sementara di poin ketiga, menurut Mellisa, KPK dinilai tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yaqut sebagai tersangka.

Selain itu dalam permohonan kliennya, Mellisa menjelaskan bahwa Yaqut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026.

Padahal menurut Mellisa, berdasarkan Pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHAP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yaqut.

Tak hanya itu, Mellisa juga mempersoalkan adanya tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan KPK masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025 dan 8 Januari 2026.

Menurut Mellisa, Yaqut hanya diperiksa sekali oleh KPK yakni dalam proses penyidikan di tanggal 8 Agustus 2025.

"Untuk Sprindik kedua dan ketiga tidak pernah ada pemanggilan terhadap pemohon," ucap Mellisa.

Atas hal tersebut dalam petitumnya, Mellisa memohon kepada hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya.

"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan atau upaya paksa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan terhadap diri pemohon," pungkasnya.

Baca juga: Eks Menag Yaqut Klaim Pembagian Kuota Haji Demi Keselamatan Jemaah dan Aturan Arab Saudi

Duduk Perkara Kasus Korupsi Kuota Haji

Penetapan tersangka terhadap Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex), telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. 

Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023–2024.

Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. 

Yaqut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50:50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. 

Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang secara tegas mengamanatkan 92 persen kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler.

Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. 

Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin (kickback) dari sekitar 100 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel. 

Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar AS per kursi, yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Untuk memperkuat konstruksi perkara, saat ini KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah merampungkan proses finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara (actual loss). 

Sebagai bagian dari proses audit tersebut, Yaqut sendiri telah menjalani pemeriksaan oleh pihak BPK pada pertengahan Februari 2026.

Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri (cegah) bagi Yaqut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. 

KPK menegaskan bahwa seluruh tahapan hukum telah sesuai prosedur dan siap menghadapi proses praperadilan begitu jadwal sidang pengganti ditetapkan oleh pengadilan.