Pastikan Mudik Lancar, Pimpinan Komisi VI DPR Minta Pertamina Hingga Pelni Siaga Penuh

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menekankan pentingnya memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU tetap aman menjelang arus mudik Lebaran 2026 agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.
• Ia meminta PT Pertamina (Persero) memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas pasokan BBM karena konsumsi bahan bakar biasanya meningkat tajam di jalur utama perjalanan darat saat mudik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurdin Halid, menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh SPBU menjelang arus mudik Lebaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Nurdin Halid dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Makassar bersama sejumlah mitra strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

"Kesiapan pasokan energi menjadi faktor krusial untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat signifikan selama periode libur hari raya," kata Nurdin Halid, Minggu (8/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, berbagai pemangku kepentingan membahas langkah antisipatif guna memastikan kesiapan sektor energi dan transportasi menghadapi lonjakan aktivitas perjalanan masyarakat pada musim mudik.

Menurut Nurdin, peningkatan mobilitas kendaraan selama arus mudik hampir selalu diikuti dengan lonjakan konsumsi BBM di berbagai wilayah, terutama di jalur-jalur utama perjalanan darat.

"Meminta PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat distribusi serta menjaga stabilitas pasokan BBM di SPBU, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar selama perjalanan," ucapnya.

Selain memastikan ketersediaan energi, Komisi VI DPR RI juga menyoroti kesiapan sektor transportasi nasional yang berada di bawah koordinasi BUMN. 

Sejumlah operator transportasi seperti PT Angkasa Pura Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Garuda Indonesia, Citilink, serta PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan layanan.

Peningkatan tersebut mencakup kesiapan armada, kelancaran operasional, hingga kualitas pelayanan bagi para penumpang yang diperkirakan meningkat selama periode mudik Lebaran.

"Koordinasi yang solid antara pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga kelancaran arus mudik nasional," ujarnya.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur energi dan transportasi bukan hanya soal operasional semata, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung halaman.