Prabowo akan Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Bahas Kesiapan Hari Libur Idul Fitri 2026

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto akan memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Jumat (13/3/2026), membahas kesiapan libur Idul Fitri 2026 
• Sebelum sidang, anggota kabinet melakukan pembayaran zakat mal dan fitrah ke Baznas 
• Pemerintah menyiapkan strategi arus mudik dan arus balik, termasuk pengaturan kerja fleksibel, untuk mengurai kemacetan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menggelar sidang kabinet paripurna (SKP) di Istana Kepresidenan, Jakarta,  Jumat, (13/3/2026).

Sidang kabinet tersebut akan dihadiri oleh seluruh anggota kabinet Merah putih.

"Iya betul (Sidang Kabinet Paripurna)," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam siang kabinet nanti, Presiden akan memimpin rapat terkait kesiapan libur hari raya Idul Fitri 2026.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program dan strategi untuk kelancaran libur lebaran.

"Jadi hari ini akan ada Sidang Kabinet mengenai kesiapan Lebaran jam 16.00 WIB,"katanya.

Baca juga: Populasi Gajah Merosot, Menhut Ungkap Respons Aktivis Soal Inpres Presiden Prabowo

Sebelum sidang kabinet paripurna, Presiden Prabowo Subianto juga akan melaksanakan pembayaran zakat mal dan zakat fitrah kepada Badan Zakat Nasional (Baznas).

Pembayaran zakat tersebut juga akan diikuti oleh, para anggota kabinet yang hadir.

"Diawali dengan acara pembayaran zakat mal dan zakat fitrah dari anggota kabinet ke Badan Zakat Nasional di Istana Negara, itu sekitar jam 15.00 wib," pungkasnya.

Pemerintah telah melakukan kajian mudik lebaran 2026. Berdasarkan hasil simulasi puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi dua gelombang.

"Diperkirakan puncak arus mudik itu akan jatuh di tanggal 14 dan 15 Maret. Kemudian puncak mudik kedua di tanggal 18 dan 19 Maret," ujar Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Pemerintah juga mempreduksi arus balik akan terjadi dua gelombang yakni pada 24-25 Maret 2026 dan 28-29 Maret 2026.

Pemerintah kata AHY menyusun sejumlah strategi untuk mengurai kemacetan pada arus mudik dan arus balik.

"Kebijakan terdahulu untuk mengurai kemacetan seperti ini dinilai efektif mengurangi kemacetan yang ekstrem," katanya.

Sementara itu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah membuat pengaturan kerja fleksibel melalui Work From Anywhere untuk mengurai kemacetan tersebut.