Wacana WFH ASN-Swasta Dikritik: Urusan PHK dan THR Rakyat Terancam Molor

Ringkasan Berita:

• Darurat Energi: Pemerintah menyiapkan skema Work From Home (WFH) guna merespons lonjakan harga minyak dunia yang tak terkendali.
• Aksi Global: Perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran memicu penutupan terbatas Selat Hormuz, jalur distribusi 20 persen minyak mentah dunia.
• Kritik Buruh: KSPI memperingatkan bahwa kebijakan WFH berisiko melumpuhkan layanan publik krusial seperti mediasi PHK, pengawasan kerja, hingga pencairan THR.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pegawai swasta menuai kritik tajam dari kalangan buruh.

Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai langkah darurat dalam mengantisipasi guncangan pasar energi global. Langkah tersebut diambil menyusul eskalasi militer yang kian memanas di Timur Tengah.

Perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran memicu penutupan terbatas Selat Hormuz dari aktivitas kapal tanker pengangkut BBM dan komoditas energi lainnya. Padahal, Selat Hormuz merupakan urat nadi energi paling vital di dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman, dengan arus distribusi mencapai lebih dari 20 persen konsumsi minyak mentah dan LNG global setiap harinya.

Ancaman Layanan Publik

Meski efisiensi energi nasional menjadi prioritas di tengah krisis global tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai wacana WFH berpotensi melumpuhkan stabilitas pelayanan publik yang membutuhkan interaksi fisik intensif.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa banyak urusan krusial rakyat yang tidak bisa diselesaikan melalui layar komputer.

Interaksi tatap muka tetap menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa antara pemberi kerja dan pekerja.

"Salah satu yang pasti terdampak adalah pelayanan publik. Dalam sektor ketenagakerjaan, misalnya, akan terganggu pelayanan mediasi perselisihan PHK, THR, dan upah," tegas Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (20/3/2026).

Baca juga: Krisis BBM Sri Lanka: ASN Kini Kerja 4 Hari Seminggu, Libur Tiap Rabu

Mediasi Tak Bisa Online

Said Iqbal menambahkan, proses pengawasan di lapangan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan tidak mungkin digantikan dengan sistem digital.

Kehadiran fisik petugas pengawas adalah syarat mutlak penegakan hukum ketenagakerjaan di lapangan.

"Begitu juga dengan pengawasan terhadap pelaksanaan syarat dan norma kerja di perusahaan. Semua ini tidak bisa dilakukan secara WFH, tetapi harus tatap muka," sambungnya.

Menurutnya, kebijakan publik yang diambil terburu-buru berisiko memperlambat penyelesaian masalah mendesak bagi para pekerja yang tengah memperjuangkan hak-hak ekonominya.

Efisiensi vs Kualitas

KSPI meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam dan tidak sekadar mengejar kepraktisan sesaat di tengah ancaman krisis energi dunia.

Said Iqbal mengingatkan bahwa kebijakan yang tampak efisien di atas kertas belum tentu menjawab realitas persoalan di dunia kerja.

“Kebijakan yang tampak praktis belum tentu menjawab persoalan yang ada. Jangan sampai niat efisiensi justru menimbulkan masalah baru bagi pelayanan publik dan dunia kerja,” pungkasnya.

Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit: menghemat energi di tengah blokade terbatas Selat Hormuz, atau menjaga denyut nadi pelayanan publik agar tetap berdetak bagi rakyat.