WFH ASN Setelah Lebaran, Benarkah Bisa Pangkas Konsumsi BBM hingga 20 Persen?

Ringkasan Berita:

• Penutupan Selat Hormuz picu ancaman krisis energi. 
• Pemerintah siapkan WFH ASN demi hemat BBM, namun pengamat Nailul Huda menilai dampaknya belum signifikan.

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran global.

Penutupan jalur distribusi minyak mentah dunia di Selat Hormuz oleh Iran berpotensi menimbulkan krisis energi global, termasuk bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi fosil.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Skema ini direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan, dengan opsi diperluas ke sektor swasta, sebagai upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kebijakan serupa sebelumnya telah diterapkan di sejumlah negara, mulai dari pembatasan mobilitas hingga pengaturan jam kerja guna mengurangi penggunaan energi.

Di Indonesia, WFH bahkan diklaim mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen. Namun, klaim tersebut menuai perdebatan.

Apakah Akan Efektif Menghemat BBM?

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai kebijakan WFH tidak serta merta efektif dalam menekan konsumsi BBM secara signifikan.

"Yang pasti, kebijakan tersebut tidak serta merta efektif dan tidak dapat disebut langsung menghemat 20 persen konsumsi BBM. Kita harus pahami dulu konsumsi BBM oleh siapa. Pegawai ASN misalkan akan menerapkan WFH satu kali seminggu, jumlah ASN berapa? Apakah semuanya menggunakan kendaraan pribadi?," terang Nailul, Jumat (27/3/2026).

Ia juga menyoroti kompleksitas jika kebijakan WFH diperluas ke sektor swasta. Menurutnya, tidak semua sektor memiliki pola mobilitas yang sama, terutama sektor logistik yang tetap aktif setiap hari.

"Belum lagi jasa logistik yang memang setiap hari bermobilitas. Kemudian, sekolah akan menerapkan hal serupa, ya orang tua-nya kan tetap harus bekerja kalo di sektor swasta. Jadi tidak efektif juga kebijakan WFH ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM secara signifikan," ujarnya.

Nailul menegaskan bahwa solusi jangka panjang seharusnya tidak hanya berfokus pada pembatasan mobilitas, tetapi juga pada langkah struktural untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Yang harus dilakukan adalah mempercepat transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Momentum kenaikan harga minyak dunia harus jadi pijakan untuk mempercepat penggunaan EBT. Dimulai dari industri yang masih banyak menggunakan minyak solar," tuturnya.

Selain itu, ia mendorong kebijakan yang lebih konkret, seperti mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum sebagai langkah yang dinilai lebih efektif.

"Wajibkan pejabat dan pegawai ASN untuk menggunakan transportasi umum berbasiskan bis atau kereta untuk berangkat kerja. Hal ini justru akan hemat dan tidak memotong alur pelayanan publik," jelasnya.

Lebih lanjut, Nailul juga menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan akibat potensi krisis energi global. Ia menyarankan agar pemerintah mengalihkan prioritas anggaran ke sektor yang lebih berdampak langsung.

"Alihkan dana MBG ke subsidi BBM untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat tidak boleh dikorbankan hanya untuk MBG," ucapnya.

Dengan ancaman krisis energi yang semakin nyata, kebijakan yang tepat sasaran dinilai menjadi kunci agar dampaknya tidak semakin membebani masyarakat dan menghambat pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Sedang Trending: dari Kebijakan MBG hingga Usulan WFH untuk Efisiensi Energi

Pemerintah Terapkan WFH ASN Usai Lebaran 2026

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai setelah Lebaran 2026.

Langkah ini diambil sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian energi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kebijakan tersebut diperkirakan mulai berlaku pada April 2026, setelah aturan teknisnya rampung disusun pemerintah.

“Aturan WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan untuk ASN maupun imbauan untuk swasta,” ujarnya, dikutip Selasa (24/3/2026).

Airlangga menegaskan, kebijakan ini tidak akan diberlakukan pada sektor pelayanan publik yang tetap harus beroperasi normal demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

Penerapan WFH menjadi bagian dari strategi efisiensi energi nasional, terutama di tengah lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi meningkatkan beban konsumsi BBM dalam negeri.

Dalam skema yang disiapkan, sistem kerja jarak jauh ini hanya berlaku satu hari dalam sepekan. Pemerintah mengadopsi model kerja hibrida agar efisiensi tetap tercapai tanpa mengganggu produktivitas ASN.

Selain itu, pemerintah juga mendorong sektor swasta untuk mengikuti pola serupa, meski tidak bersifat wajib. Imbauan ini diharapkan dapat memperluas dampak penghematan energi secara nasional.

Pemerintah menilai, pengurangan mobilitas harian pekerja—terutama perjalanan rutin ke kantor—dapat menjadi salah satu langkah konkret untuk menekan konsumsi BBM, sekaligus merespons tantangan krisis energi global yang kian terasa.

Baca juga: Anggota DPR Soroti Wacana WFH bagi ASN, Pelayanan Publik Diminta Tetap Optimal

ASN Sambut Positif WFH Sehari Sepekan

Wacana pemerintah menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat sambutan positif dari para pegawai.

Kebijakan ini dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sekaligus meningkatkan efisiensi waktu.

Dimas (29), staf di salah satu Suku Dinas di DKI Jakarta, mengaku sangat mendukung rencana tersebut. Ia menilai WFH bisa menjadi solusi atas waktu perjalanan yang panjang setiap hari.

"Saya setuju banget sih. Kalau buat saya pribadi, alasan utamanya lebih ke work-life balance dan efisiensi waktu, ya. Apalagi rumah saya di Bekasi. Tiap hari itu habis waktu di jalan bisa hampir tiga jam lebih buat PP (pulang-pergi) doang," kata Dimas, Jumat (27/3/2026).

Jarak tempat tinggal yang cukup jauh membuat Dimas kerap mengalami kelelahan bahkan sebelum mulai bekerja. Dengan adanya WFH satu hari dalam sepekan, ia yakin beban tersebut bisa berkurang.

Menurutnya, jenis pekerjaannya yang berkaitan dengan data dan riset juga sangat memungkinkan untuk dikerjakan secara jarak jauh.

"Malah kadang kalau di kantor jadinya kepotong waktunya, banyak distraksi juga. Kalau WFH selama kerjaannya emang bisa remote kan, tinggal nyari tempat yang comfy dan tenang gitu," ujarnya.

Pendapat serupa disampaikan Erwin (41), ASN di salah satu kementerian. Ia menilai sudah saatnya terjadi perubahan pola pikir bahwa bekerja tidak selalu harus dilakukan di kantor.

"Budayanya kan selama ini baru kelihatan kerja itu kalau ada di kantor, kalau WFA atau WFH malah disangkanya mau liburan. Padahal banyak juga yang datang asal pulang jam empat sore, enggak tau kerjanya apa," jelasnya.

Erwin meyakini sistem WFH justru dapat mendorong perubahan budaya kerja menjadi lebih berorientasi pada hasil. Ia menilai target harian dan laporan progres dapat menjadi indikator kinerja yang lebih jelas.

"Karena gini, kalau dia WFH satu hari tapi enggak ngerjain apa-apa itu kelihatan loh progresnya. Saya juga kalau WFH tapi progres kerjaan sedikit jadi tertekan sendiri, jadi lebih seperti di-push untuk produktif malah," katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi efisiensi operasional, seperti penghematan listrik, air, hingga penggunaan gedung perkantoran jika sistem ini diterapkan secara bergilir.

Pengalaman selama pandemi COVID-19 juga menjadi bekal bagi ASN untuk beradaptasi dengan sistem kerja fleksibel. Dimas menilai koordinasi tetap bisa berjalan optimal dengan dukungan teknologi digital.

"Koordinasi bisa lewat grup WhatsApp atau pakai Milis bisa. Atasan pagi tinggal minta to-do-list nanti siang atau sore bisa di-update di sharing folder NAS," ujarnya.

Meski demikian, Dimas mengakui WFH juga memiliki tantangan, terutama terkait batas waktu kerja yang kerap menjadi tidak jelas.

"Atasan kadang suka nge-chat urusan kerjaan di luar jam kantor karena mikirnya kita lagi di rumah aja. Paling kalau lagi butuh konfirmasi cepat dari divisi lain, kadang nunggunya lumayan lama," tuturnya.

Sementara itu, Erwin menambahkan bahwa penerapan WFH juga menuntut peningkatan kemampuan teknologi bagi ASN, yang tidak selalu mudah bagi semua pihak.

" Saya sendiri belajarnya juga susah, mungkin nanti tantangannya ya gimana caranya semua bisa beneran paham pakai sistem online ini kerjanya," ujarnya.

Di tengah berbagai kelebihan dan tantangan tersebut, para ASN berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang seimbang dan tepat sasaran dalam menerapkan sistem kerja baru ini.

(tribunnews.com/kompas.com)