TB Hasanuddin Minta Pemerintah Evaluasi Keterlibatan TNI Dalam Misi Perdamaian PBB di Lebanon

Ringkasan Berita:

• Insiden ledakan yang melukai tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan kembali memicu sorotan terhadap aspek keamanan pasukan Indonesia di wilayah konflik.
• TB Hasanuddin menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah serius.
• Utamanya dalam memastikan adanya investigasi menyeluruh serta penguatan langkah mitigasi di lapangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Insiden ledakan yang melukai tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan kembali memicu sorotan terhadap aspek keamanan pasukan Indonesia di wilayah konflik. 

Peristiwa yang terjadi di El Adeisse pada Jumat (3/4/2026) tersebut menambah daftar risiko yang dihadapi personel TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Baca juga: KSAD: 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Putra Terbaik yang Kami Pilih untuk Menjaga Perdamaian

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah serius, terutama dalam memastikan adanya investigasi menyeluruh serta penguatan langkah mitigasi di lapangan.

"Pemerintah harus segera mendorong investigasi yang menyeluruh, transparan, dan independen. Perwakilan Tetap RI di PBB perlu melayangkan desakan resmi kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretariat Jenderal PBB untuk mengusut tuntas insiden ini," kata TB Hasanuddin, kepada wartawan, Minggu (5/4/2026).

Menurutnya, penyelidikan harus mampu mengungkap secara jelas penyebab ledakan, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran hukum internasional.

"Fokus investigasi harus memastikan apakah ini murni dampak konflik atau ada unsur kesengajaan. Jika terbukti ada serangan terhadap personel penjaga perdamaian, maka itu adalah pelanggaran serius dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang," ujar legislator PDIP tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya sikap tegas Indonesia dalam forum internasional, mengingat serangan terhadap personel dan atribut PBB tidak bisa ditoleransi.

Di sisi lain, peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dinilai krusial dalam mengawal proses investigasi yang dilakukan UNIFIL.

"Kemlu harus melakukan monitoring ketat terhadap seluruh tahapan penyelidikan oleh UNIFIL, mulai dari pengumpulan bukti, analisis data, hingga verifikasi kronologi kejadian. Selain itu, Kemlu juga harus memastikan hak-hak prajurit yang terluka terpenuhi dan terus memberikan tekanan diplomatik agar proses ini berjalan tuntas," ucapnya.

Tak hanya soal investigasi, TB Hasanuddin juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan prajurit TNI di area penugasan. 

Dia meminta Mabes TNI melakukan peninjauan ulang terhadap prosedur operasional dan strategi pengamanan.

"Evaluasi harus mencakup peninjauan posisi pos agar berada di zona yang lebih aman, peningkatan perlindungan fisik di pangkalan, serta pengetatan SOP saat terjadi eskalasi di sekitar area tugas," ujarnya.

Lebih lanjut, ia membuka kemungkinan peninjauan kembali keterlibatan Indonesia dalam misi UNIFIL apabila kondisi keamanan terus memburuk.