Rabu, 29 April 2026

Pimpinan BIG Bongkar Fakta: Indonesia Belum Berdaulat, Data Kita Dikuasai Google Maps

Mohamad Arief Syafii, mengungkapkan fakta bahwa Indonesia saat ini belum memiliki kedaulatan atas data pemetaan wilayahnya sendiri.

Tayang:
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Dewi Agustina
Tribunnews.com/Igman Ibrahim
DATA PEMETAAN WILAYAH - Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial (BIG), Mohamad Arief Syafii, mengungkapkan fakta bahwa Indonesia saat ini belum memiliki kedaulatan atas data pemetaan wilayahnya sendiri. 

Ringkasan Berita:
  • Mohamad Arief Syafii mengungkapkan fakta bahwa Indonesia saat ini belum memiliki kedaulatan atas data pemetaan wilayahnya sendiri.
  • Dia menyebutkan data geospasial Indonesia yang paling lengkap justru saat ini dikuasai oleh perusahaan asing seperti Google Maps.
  • Ketergantungan pada data asing ini dinilai berisiko tinggi terhadap keamanan nasional.


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial (BIG), Mohamad Arief Syafii, mengungkapkan fakta bahwa Indonesia saat ini belum memiliki kedaulatan atas data pemetaan wilayahnya sendiri.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). 

Baca juga: Keamanan Data Jadi Sorotan Pengamat dalam Tender Geospasial Nasional

Arief menyebutkan data geospasial Indonesia yang paling lengkap justru saat ini dikuasai oleh perusahaan asing seperti Google Maps.

"Kami berharap kita ke depan punya kedaulatan terhadap data ini pak, jujur saya sekarang ini kita belum berdaulat. Jangankan teknologinya Pak, data pun yang punya lengkap sekarang google maps, here maps, asing semua, kita nggak menguasai data-data ini," ujar Arief.

Ketergantungan pada data asing ini dinilai berisiko tinggi terhadap keamanan nasional. 

 

Arief memberikan perbandingan mengenai citra satelit mandiri dalam situasi konflik seperti yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

"Mungkin perang Iran sama Amerika Israel ini contoh bagaimana mereka menggunakan citra satelit untuk menentukan objek mana yang akan ditembak, kalau kita ngga punya ini peluru kita bisa nyasar ke mana-mana. Nah ini yang mungkin perlu," tegasnya.

Selain masalah kedaulatan, kendala teknis pemetaan di Indonesia juga menjadi sorotan. 

Meskipun teknologi satelit sipil saat ini sudah memiliki resolusi hingga 30 centimeter, kondisi geografis Indonesia yang berawan seringkali menghambat proses pemotretan optis.

Teknologi optis adalah bidang yang memanfaatkan sifat cahaya untuk menghasilkan perangkat seperti kamera, teleskop, laser, hingga serat optik. 

Saat ini, teknologi ini menjadi tulang punggung dalam komunikasi, kesehatan, keamanan, dan hiburan digital.

"Satelit-satelit ini tidak bisa tembus awan akan tergantung oleh awan, kita menemukan satelit juga bisa teknologi yang menggunakan radar bukan optis kalau yang kita lihat selama ini kebanyakan teknologi optis ya, kayak motret biasa," jelas Arief.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, turut mengkritik ketertinggalan teknologi Indonesia dibandingkan Amerika Serikat. 

Ia mengenang bagaimana tentara Amerika pada tahun 1996 sudah mampu mencetak peta skala 1:50.000 langsung di tempat latihan.

"Kalau kita masih mengandalkan pesawat yang bisa satu banding 100 ribu artinya berarti teknologi kita masih jauh tertinggal. Dan UU ini agriospasial ini mempunyai kemampuan bukan sekadar diminta dituntut untuk melakukan apa yang diamanatkan UU tapi dia mampu dengan peralatan yang canggih sesuai dengan kebutuhan itu harapan kami pak," tandasnya.

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved