Kaukus DPR RI dan Parlemen Inggris Bahas Pembiayaan Konservasi hingga Perlindungan Gambut

Ringkasan Berita:

• Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan All-Party Parliamentary Group on International Conservation (APPG) Inggris bahas hasil kunjungan konservasi di Kalimantan sebagai dasar kebijakan.
• Isu utama tata guna lahan, keseimbangan pangan-lingkungan, serta penguatan kebijakan dan pembiayaan konservasi berkelanjutan.
• Tekankan peran masyarakat, ekowisata terbatas, dan kolaborasi global untuk konservasi yang berkelanjutan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Kaukus Konservasi menggelar hearing bersama delegasi parlemen Inggris dari All-Party Parliamentary Group on International Conservation (APPG) on International Conservation, yang didukung oleh The ICCF Group, di Kompleks DPR RI, Senayan.

Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono, dan didukung oleh International Conservation Caucus Foundation Indonesia sebagai sekretariat Kaukus Konservasi. Hearing tersebut juga menghadirkan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), yang sebelumnya mendampingi kunjungan lapangan delegasi Inggris di Kalimantan Tengah.

Kunjungan tersebut mencakup Taman Nasional Sebangau, pusat rehabilitasi orangutan di Nyaru Menteng, serta interaksi langsung dengan masyarakat lokal.

Pengalaman lapangan ini kemudian menjadi dasar diskusi kebijakan dalam hearing.

Isu tata guna lahan menjadi topik utama dalam diskusi.

Anggota Parlemen Inggris, Blake Stephenson, menyoroti kesamaan tantangan antara Inggris dan Indonesia dalam menyeimbangkan kebutuhan ketahanan pangan dengan perlindungan lingkungan.

“Bagaimana kita memastikan produksi pangan tetap berjalan, tanpa mengorbankan ekosistem?” ujarnya.

Sementara itu, Ketua APPG Barry Gardiner memperkenalkan rencana Inggris untuk mengembangkan kerangka tata guna lahan nasional yang mengintegrasikan pembangunan, pertanian, dan solusi berbasis alam.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti pentingnya penguatan kembali kebijakan perlindungan kawasan.

"Ketentuan minimal 50 persen kawasan lindung dalam UU Penataan Ruang sebelumnya telah dihapus, dan perlu dipertimbangkan untuk dihidupkan kembali," katanya.

Dalam kesempatan ini, DPR RI juga menekankan pentingnya pengembangan skema pembiayaan konservasi yang berkelanjutan.

Budisatrio Djiwandono menyampaikan bahwa Indonesia perlu membangun mekanisme kelembagaan yang transparan untuk menyalurkan investasi dari sektor swasta dan filantropi ke sektor konservasi.

Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, termasuk BOSF, untuk memperkuat implementasi konservasi di lapangan.

Selain itu, konsep ekowisata turut menjadi pembahasan.

"DPR RI menilai model wisata berbasis konservasi dapat menjadi solusi untuk mendukung pembiayaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," kata Budi.