Komisi XII DPR Tegaskan Stok BBM Nasional Aman di Tengah Dinamika Global

TRIBUNNEWS.COM - Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) memastikan kondisi produksi minyak dan gas (migas) nasional hingga distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) berada dalam pasokan yang aman dan terkendali.

Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/4/2026).

RDP tersebut membahas realisasi produksi migas, pasokan BBM nasional, hingga mekanisme distribusi dan ketahanan stok energi.

Bambang mengatakan, laporan dari Dirjen Migas menunjukkan kondisi sektor hilir dan hulu migas secara umum dalam situasi terjamin baik.

Dari sisi hulu, SKK Migas melaporkan lifting migas masih sesuai target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan tidak mengalami kendala berarti.

"Secara umum, semua terkondisi dengan baik, termasuk capaian lifting yang tetap sesuai target," ujar Bambang dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (9/4/2026).

Baca juga: Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar Soroti Tambang Ilegal di Murung Raya

Dari sisi pengawasan distribusi, Bambang menerangkan bahwa BPH Migas memastikan penyaluran BBM berjalan aman dan terkendali. Pengawasan juga dilakukan secara ketat, termasuk melibatkan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan.

Komisi XII turut mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM secara bijak dan tepat sasaran guna menjaga stabilitas pasokan nasional di tengah dinamika global.

Oleh karena itu, Komisi XII dalam rapat tersebut juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap praktik penyelewengan BBM. Komisi XII pun menyoroti perlunya pemberian sanksi berat, termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi dengan tujuan menimbulkan efek jera.

Bambang menegaskan, dalam situasi geopolitik global yang tidak menentu, dibutuhkan peran serta seluruh pihak untuk menjaga ketahanan energi nasional.

"Kami berharap, ada kesadaran bersama. Di tengah kondisi global seperti sekarang, ketahanan energi menjadi sangat penting dan harus dijaga bersama," tandas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, dari sisi distribusi dan pasokan, PT Pertamina Patra Niaga melaporkan proses pengadaan serta penyaluran BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) berjalan lancar. Langkah mitigasi juga telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan global, termasuk jika terjadi hambatan dari jalur strategis seperti Selat Hormuz.

"Mitigasi sudah disiapkan, sehingga suplai minyak mentah maupun BBM tetap aman dan tidak terganggu," jelasnya.

Baca juga: Kaukus DPR RI dan Parlemen Inggris Bahas Pembiayaan Konservasi hingga Perlindungan Gambut